Noorsy mengkhawatirkan kinerja komisaris yang menjadi tim sukses akan terganggu atau tidak maksimal karena juga harus menjadi tim sukses capres, disamping menimbulkan kecurigaan bakal menggunakan fasilitas BUMN untuk kampanye.
Noorsy menilai kalau pejabat BUMN direkrut karena profesionalismenya, maka tidak mungkin seorang komisaris mau menjadi tim sukses BUMN, kecuali mereka dipilih dalam proses yang tidak profesional.
Noorsy mengusulkan pola pemilihan pejabat BUMN diperbaiki sehingga pejabat yang dipilih benar-benar profesional dan mengusulkan aturan yang jelas mengenai pejabat BUMN yang menjadi tim sukes capres.
"Ini untuk mewujudkan `good governance` (tata kelola yang baik)," katanya.
Hal senada diutarakan pengamat politik dari Universitas Indonesia Rocky Gerung yang meminta mereka yang merangkap tugas tersebut harus membuat keputusan posisi yang dipilih.
"Ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," katanya.
Gerung meminta peluang pejabat memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan lain harus dipersempit, hal itu untuk menghindari dugaan yang tidak diinginkan.
UU No.42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, ayat 2 huruf d menyatakan, pelaksanaan kampanye dilarang mengikutsertakan pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
Menurut pemberitaan, sejumlah pejabat BUMN terlibat aktif dalam kampanye Pilpres, diantaranya Komisaris Pertamina Sutanto yang menjadi Ketua Dewan Pembina Gerakan Pro SBY (GPS) dan Komisaris Utama PT. Indosat Soeprapto menjadi anggota tim sukses salah satu capres. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
