Saat ini masyarakat lebih butuh dana untuk menggerakkan, menciptakan ekonomi, untuk menghidupkan usaha rakyatJakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyarankan Pemerintah mengkaji ulang implementasi Program Kartu Prakerja dan diubah menjadi bantuan langsung usaha atau padat karya bagi rakyat.
"Menurut saya, Program Kartu Prakerja diubah saja jadi bantuan langsung usaha atau padat karya. Jadi belajarnya langsung dengan usaha mandiri, bukan sekadar kursus daring," kata Deddy dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin.
Dia menyarankan Pemerintah mengkaji ulang implementasi Program Kartu Prakerja dan distribusi kebijakan itu sebaiknya diubah menjadi bantuan langsung untuk menekan dampak ekonomi akibat krisis COVID-19, agar tidak semakin meluas.
Baca juga: Dukung Kartu Prakerja, Kemnaker sediakan pelatihan berbasis TIK
Menurut dia, saat ini masyarakat lebih butuh dana untuk menggerakkan, menciptakan ekonomi, untuk menghidupkan usaha rakyat.
Dia menjelaskan masyarakat akan mendapat manfaat lebih besar jika menerima anggaran langsung setelah mendaftar dan terverifikasi sebagai pendaftar Kartu Prakerja.
"Jika itu terjadi, masyarakat bisa segera memanfaatkan bantuan dari program senilai Rp20 triliun tersebut untuk memulai dan menggerakkan usaha padat karya dan menggeliatkan perekonomian," ujarnya.
Deddy khawatir, manfaat Program Kartu Prakerja tidak efektif, karena pendaftar harus mengikuti pelatihan berbayar atau kursus daring bertarif jutaan rupiah.
Selain itu, menurut dia, risiko jika pelatihan berbayar itu tidak sesuai dengan kebutuhan dalam kondisi khusus seperti saat ini, sehingga sebaiknya aplikator itu berfungsi sebagai pengelola data dan konseling bisnis.
"Kalau uang itu langsung ke pendaftar, maka ekonomi bisa bergerak dan mereka terbantu. Uang tidak masuk ke kantong pemilik aplikasi," katanya lagi.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa dampak ekonomi akibat krisis COVID-19 sudah dirasakan masyarakat. Dalam kondisi yang khusus ini, menurut Deddy, harus ada kebijakan khusus untuk meredam agar dampak tidak semakin meluas.
"Anggap saja dana Kartu Prakerja itu seperti dana bergulir, misalnya koperasi simpan pinjam jadi lebih bermanfaat untuk 5,9 juta orang yang sudah mendaftar," ujarnya lagi.
Baca juga: Hipmi minta BPK audit anggaran program Kartu Prakerja
Dia menilai kalau itu bisa digunakan maka geliat ekonomi tercipta, karena uangnya tidak masuk kepada pelaku start up saja. Menurut Deddy, pendistribusian bantuan untuk modal usaha rakyat itu dapat dilakukan bertahap per dua juta pendaftar terverifikasi.
"Banyak usaha bisa dibuat masyarakat penerima bantuan itu, membuat ramuan rempah, vitamin, jual hasil produksi tani langsung konsumen, dan lainnya," katanya pula.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2020
