Ferry Mursyidan Baldan: KPU Bermain-main Dengan Pilpres

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR RI, Ferry Mursyidan Baldan (Fraksi Partai Golkar), di Jakarta, Minggu, menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkesan bermain-main dengan hasil Pemilu Presiden, karena meniadakan tabulasi nasional.

"Justru tindakan mereka (KPU) ini akan semakin berpotensi menjadi ruang untuk `bermain-main` dengan hasil Pilpres," ujar mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang Undang (RUU) Pilpres ini kepada ANTARA.

Sebagai penyelenggara Pemilu, demikian politisi senior Partai Golkar ini, seharusnya KPU justru mengambil langkah-langkah, agar Pilpres berlangsung dengan `fair`, jujur dan benar-benar menggambarkan kehendak rakyat tentang Capres pilihannya.

"Tapi sekarang, bagaimana kita bisa melihat adanya upaya perbaikan oleh KPU dalam pelaksanaan Pemilu, jika pada Pemilu Legislatif (Pileg) dengan peserta, termasuk jumlah Caleg-nya yang banyak, KPU melakukan tabulasi dalam penghitungan suara, tetapi dalam Pemilu Presiden (Pilpres), dengan peserta yang lebih sedikit, justru KPU meniadakan tabulasi nasional penghitungan suara," tanyanya.

KPU Diintervensi

Ferry Mursyidan Baldan mengharapkan, KPU harusnya memberi garansi adanya perbaikan kualitas pelaksanaan pemungutan hingga penghitungan suara.

"Yakni, dengan tetap menyelenggarakan tabulasi nasional, sebagai upaya kontrol terhadap adanya `gangguan` dalam penghitungan manual sebagaimana banyak disampaikan dalam sengketa hasil Pileg, termasuk juga molornya waktu dalam jadwal penghitungan suara," katanya.

Ia kemudian menyatakan prihatin, ketika ada keterangan dari pihak KPU untuk menggunakan hasil `quick count` oleh lembaga lain.

"Bukankah menurut undang-undang, KPU adalah lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam penentuan hasil Pemilu? Bagaimana mungkin ada pikiran untuk menyerahkan ke lembaga lain," tanyanya lagi.

Ferry Mursyidan Baldan mengingatkan, harapan semua pihak, KPU bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik pada Pilpres.

"Jangan biarkan KPU sebagai lembaga nasional, tetap dan mandiri (sesuai konstitusi) ini ternyata melakukan pembiaran terhadap intervensi oleh peserta Pemilu, dalam hal ini pasangan calon.

Termasuk juga, dalam hal penentuan jadual deklarasi kampanye damai yang diatur di tengah-tengah sedang berlangsungnya gegap gempita kampanye. Ini lucu kan, terkesan dipaksakan, dan sebenarnya tidak perlu (deklarasi kampanye damai) itu diadakan lagi," ujar Ferry Mursyidan Baldan.(*)