Kepala Bappenas tekankan dua isu strategis Sulsel di masa COVID-19

Makassar (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menekankan dua isu strategis pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada masa pandemi virus corona ini.

Hal itu disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2021 yang dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman, serta Kepala Bappelitbangda Sulsel, Prof Yusran Yusuf di Makassar, Senin.

"Pertama, pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kedua, transformasi ekonomi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Suharso menyampaikan COVID-19 berdampak terhadap pembangunan di Sulsel. Sehingga kecepatan menangani pandemi menentukan potensi pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelahnya.

Ia menyebutkan, dari data sementara kasus terkonfirmasi cukup tinggi, resiko penularan di Sulsel juga termasuk tinggi. Oleh karena itu, kata dia, saat ini perlu diantisipasi para perantau yang mudik dari dan ke Sulsel.

"Karena itu diperlukan pemantauan yang ketat terkait disiplin tinggi dari segenap masyarakat. Apalagi menjelang Ramadan para perantau Sulsel akan mudik. Ataupun sebaliknya banyak pemudik dari Sulsel kembali ke daerah asalnya," ujarnya.

Pasca pandemi, roda perekonomian dan aktivitas masyarakat diharapkan kembali normal, pembatasan sosial berakhir, usaha masyarakat dan pasar beroperasi lagi.

Juga terdapat risiko kerusakan infrastruktur dan faktor produksi lainnya ketika durasi pandemi lama, neraca keuangan perusahaan memburuk, kapasitas pendanaan infrastruktur pemerintah melemah. Konsekuensinya, masa pemulihan membutuhkan waktu lebih lama.

Transformasi ekonomi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan transformasi dari perekonomian berbasis komoditas pertanian ke arah hilirisasi industri untuk mengolah SDA pertanian dan perkebunan (Agroindusty).

Ia menyebutkan angka kemiskinan di Sulsel terus menurun dengan pesat, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Tantangan dalam pengentasan kemiskinan adalah tingginya proporsi pekerja informal dan setengah pengangguran. Pekerja informal rentan terhadap gejolak eksternal karena mereka tidak terlindungi dan rentan kehilangan pendapatan.

Kata dia, saat ini hampir seluruh negara di dunia mencurahkan energi dan sumber dayanya untuk mengatasi pandemi COVID-19.

"Kita dan negara lain berada dalam kesulitan dan tekanan berat akibat percepatan penyebaran penyakit menular ini," katanya.

Dampak COVID-19 terhadap ekonomi dunia diperkirakan akan mengakibatkan 195 juta orang kehilangan pekerjaan dan tambahan 420-580 juta orang menjadi miskin.

Sedangkan dampaknya juga dirasakan bagi perekonomian domestik di beberapa lini. Di antaranya rumah tangga, seperti pendapatan hilang akibat PHK atau karena pembatasan pergerakan masyarakat.

"Dan juga resiko kenaikan bahan pokok karena distribusinya yang terganggu," katanya.

Sementara pada bidang industri, dunia usaha baik perusahaan dan UKM, permintaan barang/jasa untuk ekspor dan domestik mengalami penurunan.

Selain itu,pemerintah juga tidak luput dari dampaknya. Pendapatan negara mengalami penurunan sebagai dampak turunnya aktivitas ekonomi dan harga komoditas global. Demikian juga dengan belanja akan meningkat untuk memberikan bantuan stimulus pada masyarakat rentan dan dunia usaha.

Dampak lainnya, aktivitas pariwisata dan pergerakan manusia di dalam dan antar wilayah turun, aktivitas perdagangan dan investasi dunia turun, gangguan supply chain, harga komoditas internasional juga turun.

"Banyak beranggapan bahwa dalam situasi seperti ini, pemerintah dihadapkan pada dilema antara isu kesehatan atau menjaga perputaran perekonomian," ujarnya.

Terkait hal ini, pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Sedangkan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, pada kesempatan ini menyampaikan capaian program keuangan daerah akhir Tahun Anggaran 2019 dan capaian kinerja utama pembangunan Sulsel Tahun 2019.

Adapun capaian realisasi pendapatan daerah Provinsi Sulsel Tahun 2019 sebesar Rp 9,57 triliun lebih atau 96,48 persen dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 9,92 triliun. Sedangkan, realisasi belanja daerah akhir Tahun 2019 sebesar Rp 9,54 triliun lebih atau 96,15 persen, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 9,92 triliun lebih.