Pelaku Pariwisata Minta Pemerintah Tinjau Penerapan VOA

Padang (ANTARA News) - Pelaku pariwisata meminta pemerintah meninjau ulang penerapan Visa On Arrival (VOA) atau visa saat kedatangan, seiring dengan keinginan mendorong perkembangan sektor pariwisata Indonesia di masa mendatang.

"Kita minta pemerintah pikir ulang pemberlakukan VOA, karena meredam minat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) datang ke Indonesia," kata Direktur Tigo Balai Tour, B. Rafles BA, di Padang, Minggu.

Harapan itu disampaikan usai seminar Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Promosi Pariwisata Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE) Indonesia di Hotel Pangeran Padang, yang merupakan rangkaian Sumatera International Travel Fair (SITF) 2009.

Rafles menilai, pemberlakuan Keppres No. 18/2003 yang diperbaharui dengan Keppres No. 103 tahun 2003, mengenai pemberlakuan visa on arrival (VOA) akan melambatkan perkembangan sektor pariwisata, karena sama saja menutup banyak kunjungan ke Indonesia.

Sebab, wisman yang datang ke Indonesia akan berpikir karena dalam pelaksanaan VOA juga berpotensi turis dideportasi.

Justru itu, gencar promosi pariwisata tanah air ke negara-negara dunia harus diimbangi dengan penerapan free visa (bebas visa), seperti diberlakukan beberapa negara tetangga.

Jika diberlakukan bebas visa, kapan ingat dan kapan maunya wisman ke Indonesia mereka tidak akan pikir panjang, apalagi tiket pesawat begitu mudah diakses.

Jadi, katanya, penerapan VOA sama halnya dengan menutup akses banyak kunjungan wisman ke Sumbar, makanya perlu mencontoh Kemboja, China, Vietnam yang bergitu menjadi menarik bagi wisman untuk datang.

Selain itu, pemberlakuan bebas visa bukan merugikan Indonesia, malahan akan menguntungkan masyarakat bisa capai 40 ribu dolar Amerika Serikat per harinya, bila dikalikan wisman tinggal 30 hari", dan berapa uang yang beredar uang di masyakarat.

Sedangkan dengan penerapan VOA yang hanya diharapkan hanya 25 ribu Dollar AS sebagai kemasukan negara.

Dia mencontohkan, sebelum diterapkannya VOA seperti kawasan obyek Wisata Danau Maninjau, begitu banyak homesty berdiri karena masyarakat hidup.

Namun, setelah diberlakukan, VOA kini di Danau Maninjau sudah bermunculan kerambah ikan, karena masyarakat tak lagi bisa berharap dari kunjungan wisatawan.

Pemerhati Pariwisata dari Universitas Gaja Mada (UGM), Usmar Salam, MIS, usai memberikan materi dalam seminar promosi MICE Indonesia, mengatakan VOA memang tidak perlu dipertahankan lagi dan harus dihapus.

Promosi sudah banyak ke luar, tetapi wisman ingin datang ke Indonesia terganjal dan tertunda dengan 25 ribu dolar AS itu.

Jadi, katanya, apa yang menjadi harapan pelaku pariwisata seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam penerapan VOA, jika ingin memajukan pariwisata.

Selain itu, harus ada kesiapan semua stakeholder, mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku pariwisata sendiri.(*)