"Pemerintah RI juga memberi dukungan penuh atas langkah-langkah dan misi Komisi I DPR RI untuk melakukan kontak langsung di Malaysia dengan sejumlah pejabat di sana, terkait masalah Blok Ambalat," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Bidang Pertahanan Yusron Ihza Mahendra.
Menurut Yusron, kesepakatan itu merupakan hasil pertemuan delegasi Komisi I DPR RI dengan pemerintah yang diwakili langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu (6/6) tadi malam.
"Presiden atasnama Pemerintah RI telah menyatakan dukungan penuh atas langkah delegasi Komisi I DPR RI untuk berangkat ke Malaysia sehubungan masalah Ambalat tersebut," ungkapnya.
Dukungan penuh ini, menurutnya, tercermin dengan semua pernyataan maupun sikap presiden dalam "rapat gabungan" DPR RI bersama jajaran menteri Polhukam, di Kantor Kepresidenan tersebut.
Rapat yang dipimpin langsung Presiden Yudhoyono itu, demikian Yusron Ihza Mahendra, dihadiri antara lain oleh Menko Polhukam, Menhan, Panglima TNI, Kapolri, Menkumham, Wakil Menlu, dan Ka BIN.
Sementara dari kalangan Komisi I DPR RI terdiri dari Yusron Ihza Mahendra dari fraksi gabungan Bintang Pelopor Demokrasi, Happy Bone Zulkarnaen dari Golkar, Andreas Pareira dari PDIP, Joko Susilo dari PAN, Shidiq Wahab dari Partai Demokrat dan Ketua Komisi I Theo L Sambuaga dari Golkar.
Bisa Tegas
Dalam rapat tersebut, lanjut Yusron Ihza Mahendra, Presiden RI menekankan kembali sikap tegas pemerintah bahwa persoalan kedaulatan bukan merupakan hal yang dapat dikompromikan.
"Ambalat itu adalah harga mati. Sikap ini sejalan dengan sikap DPR RI, khususnya Komisi I DPR RI," tegasnya.
Yusron Ihza Mahendra menambahkan, sesungguhnya klaim tumpang tindih atas Blok Ambalat itu sebetulnya tidak.
"Itu tidak ada. Ambalat adalah milik kita dan memang milik kita," tandas pimpinan delegasi DPR RI untuk masalah Ambalat, Yusron Ihza Mahendra.
Jadi, menurutnya, apa yang berkembang selama ini soal klaim mengklaim, itu benar-benar sepihak.
"Yang melakukan klem itu adalah Malaysia, dan klem itu sepihak", tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, Presiden Yudhoyono juga menekankan, Indonesia akan tetap mengutamakan jalan diplomasi.
"Namun ditambahkan pula, bahwa hal ini tentu tidak berarti Indonesia menutup diri dari tindakan yang lebih tegas", tandas Yusron Ihza Mahendra.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
