Sumut Mulai Dibanjiri Pupuk Impor

Medan (ANTARA News) - Sumut mulai dibanjiri pupuk impor, menyusul masuknya musim tanam kedua di daerah itu di tengah masih sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi.

"Lebih mudah mendapatkan pupuk impor dan semakin mudah sejak April lalu karena menurut agen, pasokan sudah semakin banyak," kata petani jagung dan padi di Tanjung Morawa Deli Srdang, Sarnen, Sabtu.

Meski lebih mahal, kata dia, petani terpaksa membeli pupuk impor, karena pupuk bersubsidi susah diperoleh.

"Cek saja ke agen-agen penjualan pupuk. Pasti Lebih banyak dijual pupuk impor ketimbang buatan dalam negeri," katanya.

Kepala BPS Sumut, Alimuddin Sidabalok ketia dikonfirmasi membenarkan terjadinya peningkatan pasokan pupuk impor itu.

Dari hasil pendataan, kata dia, pada April lalu, nilai impor pupuk melonjak sebesar 273, 4 persen atau mencapai 10,77 juta dolar AS dibandingkan posisi Maret yang maish 2, 88 juta dolar AS.

Naiknya nilai impor itu menunjukkan bahwa volume impor melonjak.

Tapi meski terjadi lonjakan, kata dia, nilai impor pupuk Sumut pada kwartal I 2009 masih anjlok 83,52 persen atau tinggal 22, 196 juta dolar AS dibandingkan periode sama 2008 yang sudah 134,706 juta dolar AS.

"Soal kenapa ada impor, tentunya bukan wewenang saya menjawab," katanya.

Kepala Pemasaran Wilayah Sumut PT Petrokimia Gresik, Sudigdo menyebutkan, pihaknya dan produsen pupuk lainnya yang dipercayakan pemerintah menyalurkan pupuk bersubsisi di Sumut menjalankan tugasnya sesuai kuota.

Petro misalnya, sudah menyiapkan stok untuk kebutuhan bulan ini yang berdasarkan SK Gubernur Sumut masing-masing untuk NPK Phonska 5.208 ton, Super Phos 2.852 ton dan ZA 3.362 ton.

Stok pupuk, kata dia, juga cukup aman. Posisi 25 Mei 2009, jenis NPK Phonska ada sebanyak 5.950 ton, Super Phos 8.300 ton dan ZA 1.198 ton.

"Selain menjaga stok, Petro juga mengawasi ketat para distributor untuk menghindari tindakan penyelewengan pupuk itu," katanya.

Belum lama ini misalnya, Petro menjatuhkan sanksi berupa penghentian penyaluran sementara kepada PT Pertani yang dinilai lalai menjalankan tugasnya membina agennya sehingga menyebabkan terjadi penyelewengan.
(*)