Tanjungpinang (ANTARA News) - Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni menantang Ade Marfudin untuk ikut rapat di Komisi VIII DPR RI terkait pernyataannya bahwa onkos haji atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1430/2009 masih bisa diturunkan.
Jika Ade Marfudin punya analisis yang baik terhadap biaya BPIH, alangkah indahnya bisa dipaparkan di hadapan rapat kerja sebelum pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang BPIH, kata Maftuh menjawab kritik Ade Marfudin, usai meresmikan Vihara Avalokitesvara Graha di Tanjungpinang, Rabu.
Ia mengatakan, masih ada waktu bagi Ade untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan anggota dewan di Komisi VIII tentang masalah itu.
"Saya gembira dengan analisis dari Ade yang dipaparkan di salah satu media," katanya.
Kenaikan BPIH yang diputuskan lewat rapat Menag dengan anggota Komisi VIII hanya sedikit. Kisarannya sekitar 84 dolar AS. "Kita tak main-main dengan masalah ini. Apalagi jika tujuannya untuk mengurangi beban jemaah calon haji," kata Maftuh.
"Sekali lagi, saya tekankan ada baiknya dia (Ade, red) ikut meyakinkan dewan. Barangkali jika dia lebih pintar. Angka itu bukan keputusan sepihak. Tapi hasil rapat kerja pemerintah dan dewan," ia menegaskan.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah dan DPR menyepakati kenaika Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH) 2009. Keputusan itu mengundang protes dari Pimpinan Pusat Rabitha Haji Indonesia, Ade Marfuddin.
Ia menilai, keputusan pemerintah dan DPR yang menaikkan BPIH sangat tidak pro-masyarakat.
"Kami sangat tidak setuju BPIH naik. Kami sangat menyayangkan keputusan pemerintah ini. Bukannya melakukan penekanan, malah berupaya menaikkan.
Ade mengungkapkan, berdasarkan analisis Rabitha Haji Indonesia, BPIH 2009 berpotensi turun dengan menekan biaya penerbangan sekitar 400 dolar AS. Menurut dia, jika pada tahun lalu BPIH mencapai 3.200 dolar AS, maka tahun ini seharusnya bisa ditekan menjadi 2.800 sampai 2.900 dolar AS.
"Menekan biaya penerbangan bisa meng-cover biaya pondokan yang disebut-sebut menjadi faktor utama kenaikan BPIH," kata Ade.
Jika pemerintah dan DPR tetap menaikkan BPIH, maka Rabitha Haji Indonesia akan mengeluarkan BPIH tandingan dengan biaya sekitar 2.800 dolar AS hingga 2.900 dolar AS.
Dihubungi terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI, Hasrul Azwar, mengaku, pihaknya menyetujui kenaikan BPIH 2009 ini. "Benar ada kenaikan sebesar 84 dolar AS. Sebelumnya BPIH sekitar 3.200 dolar AS atau Rp 31,5 juta sekarang naik menjadi 3.284 dolar," ujarnya Hasrul.
Menurutnya, kenaikan tersebut sudah merupakan keputusan final sejumlah pihak terkait, yakni Departemen Agama (Depag), DPR, maskapai penerbangan Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan tim perumahan di Jeddah. Hasrul menjelaskan kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan biaya perumahan.
"Misalnya di Makkah, naik dari 2.000 riyal menjadi 2.500 riyal, dan di Madinah naik dari 500 riyal menjadi 600 riyal. Kenaikan terjadi pula pada biaya makan di Arafah dan sejumlah keperluan lainnya," paparnya.
Atas pertimbangan itulah Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan Depag mengenai kenaikan BPIH tersebut.
Hasrul menambahkan tidak semua unsur biaya naik, contohnya biaya penerbangan dengan Garuda Indonesia yang justru turun sekitar 91 dolar AS.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009