Hal tersebut disampaikan oleh Menko Polhukam Widodo AS dalam keterangan pers usai rapat di Kantor Presiden Jakarta, Rabu, yang membahas sejumlah isu terkait keamanan dalam negeri termasuk adanya sejumlah kapal perang Malaysia yang beberapa kali masuk ke dalam wilayah laut Indonesia.
"Presiden meminta Deplu untuk lakukan upaya akselerasi agar perundingan dapat berjalan secara efesien," kata Widodo.
Ia menjelaskan perundingan antara tim dari Indonesia dan Malaysia membahas batas wilayah maritim kedua negara sudah dilangsungkan sejak 2005. Dalam perundingan itu Indonesia menginginkan dibicarakan batas wilayah maritim di Selat Malaka, Johor, Laut China Selatan dan juga wilayah Ambalat.
Menurut Menko Polhukam, tercatat sudah dilakukan 23 kali perundingan dan Juli mendatang akan dilangsungkan perundingan ke-24. Indonesia, tambahnya, dalam menyelesaikan masalah batas wilayah maritim di Ambalat mengedepankan dua hal yaitu perundingan batas wilayah maritim dan memperhatikan kehadiran unsur di laut, dalam hal ini TNI AL untuk melakukan pengawasan.
"Kita melihat ada dinamika di lapangan. Respons yang diberikan TNI sudah dilakukan secara profesional karena memang berdasarkan aturan yang telah ada. Selama ini pelanggaran wilayah dapat diatasi dengan mekanisme yang sesuai," tegasnya.
Widodo menegaskan Presiden Yudhoyono memerintahkan agar penyelesaian masalah di Ambalat sesuai dengan kebijakan dasar yang ada.
"Malaysia harus menghargai proses perundingan yang tengah berjalan dan tidak melakukan provokasi. Kita tidak ingin ada aksi kekerasan yang merugikan semua pihak, tapi ketegasan untuk melindungi kedaulatan tetap merupakan orientasi yang utama," katanya.
Sementara itu Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno kepada wartawan mengatakan sejak 2007 hingga 2009 sudah terjadi sejumlah interaksi antara TNI AL dengan kapal perang Malaysia dan pihaknya melalui Panglima TNI sudah menghubungi pihak Deplu agar mengeluarkan nota diplomatik terkait pelanggaran batas wilayah yang kerap dilakukan oleh kapal perang Malaysia.
Tedjo Edhy mengatakan, tidak dilakukan penambahan kekuatan pertahanan karena selama ini sudah ada enam kapal perang Republik Indonesia dan tiga pesawat yang ditugaskan menjaga wilayah tersebut.
Rapat yang berlangsung mulai pukul 13:00 WIB hingga pukul 15:00 WIB tersebut dihadiri oleh Menko Polhukam Widodo AS, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agustadi P Sasongko Purnomo, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Subandrio, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno dan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Juga hadir Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
