Capres Harus Hadirkan Program Konkret

Jakarta (ANTARA News) - Masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 harus benar-benar dijadikan momentum untuk menawarkan dan menyosialisasikan program konkret menjawab tantangan berat bangsa di masa datang.

Untuk itu, setiap pasangan capres dan cawapres harus menyodorkan program unggulan yang konkret sebagai rencana aksi keluar (exit plan) dari berbagai masalah krusial bangsa, kata Ketua Dewan Pendiri Entrepreneurial State (EnState) 2020 Institute of Research, Effendi Siradjuddin, di Jakarta, Rabu.

"Jadi, tidak cukup berbicara lantang menebar janji," katanya yang juga Ketua Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) ini, menanggapi dimulainya kampanye calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Menurut Effendi, selama satu bulan pasca pemilu legislatif, rakyat praktis telah dibodohi dengan berbagai atraksi para elite politik, mulai dari lelucon koalisi hingga berbagi jatah kursi menteri.

"Padahal yang dibutuhkan rakyat adalah program konkret yang siap dilaksanakan para capres-cawapres untuk menyejahterakan rakyat banyak," ujar Effendi.

Penegasan senada juga dikemukakan Effendi saat bedah buku karyanya yang berjudul "Memerangi Sindrom Negara Gagal", di Kampus Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, pada Senin (1/6) lalu.

Dalam bedah buku yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Yogyakarta itu, Effendi menekankan bahwa setiap tim sukses capres-cawapres harus membuat cetak biru (blue print) rencana lima tahun ke depan.

Para capres juga diminta membuat cetak biru Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan langkah-langkah nyata yang berisi jawaban atas keinginan rakyat, dan bukan keinginan pemerintah.

"Blue print itu yang harus disosialisasikan selama kampanye. Bukan malah saling serang antar-kandidat yang tidak produktif," tegas Effendi.

Kunci untuk melaksanakan program pro rakyat itu, menurut dia, adalah mengedepankan program pembangunan berbasis "incorporated", yang merupakan hasil kerja sama sinergis tiga pilar pembangunan yaitu kalangan akademisi, masyarakat bisnis dan pemerintah.

Program pembangunan incorporated ini mensyaratkan adanya keterpaduan di antara para pelaku ekonomi. Melalui konsep pembangunan incorporated bisa dicapai kesejahteraan bersama, imbuhnya.

Usai bedah buku, para aktivis BEM se-Yogyakarta menggelar deklarasi mengusung "Sepuluh Tuntutan Rakyat" (Sepultura). Tuntutan menunjuk pada keinginan seluruh rakyat Indonesia agar Pilpres 2009 benar-benar dapat menghasilkan pemimpin nasional terbaik.

Tuntutan itu juga menginginkan munculnya kabinet yang profesional, dan bukan kabinet pelangi, hasil politik "dagang sapi".(*)