Pada acara yang dihadiri Gubernur NAD, Irwandi Yusuf, Menteri Taufiq Effendi mengatakan, KPE merupakan terobosan terbaru dalam rangka efisiensi ruang gerak aparatur PNS.
Aparatur PNS dituntut secara terus menerus meningkatkan keahlian, pengetahuan dan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
Di samping itu pemerintah mengupayakan berbagai cara dan langkah untuk memberikan kemudahan bagi aparatur PNS, sehingga diharapkan dapat memacu peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan KPE, setidaknya PNS dapat memenuhi kebutuhannya lebih baik dan cepat. "KPE ini nanti multi fungsi, bisa digunakan dimana saja, dan juga oleh keluarga PNS," katanya.
Berdasarkan peraturan BKN Nomor 7 tahun 2008 dan nota kesepahaman bersama antara BKN dan Pemerintah NAD, perlu penerapan kartu PNS elektronik dalam sistem layanan PNS.
Hal ini merupakan kemudahan-kemudahan pengganti Kartu Pegawai (Karpeg) yang memiliki fungsi multiguna untuk pelayanan di bidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian, serta meliputi layanan gaji, kesehatan, pensiun, tabungan hari tua, tabungan perumahan, transaksi keuangan, dan layanan lainnya.
Sementara itu Gubernur Irwandi Yusuf menyambut baik peluncuran KPE tersebut dan diharapkan optimalisasi pendayagunaan pegawai dan restrukturisasi kelembagaan terarah pada terwujudnya percepatan penyelenggaraan pemerintah yang baik, amanah dan bersih.
"Tujuan kita adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih," katanya.
Program KPE ini merupakan terobosan terbaru dari pemerintah. Dan belum semua daerah menggunakan fasilitas ini. Dari 33 provinsi di Indonesia baru empat provinsi yang menggunakan manfaat KPE, diantaranya Provinsi Aceh, Sumatra utara, DKI Jakarta dan Kalimantan Timur.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
