Padahal pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dalam suatu negara memiliki dampak yang sangat kompleks, katanya di Jakarta, Selasa terkait penanganan masalah kependudukan di Indonesia.
Menurut dia, selama sembilan tahun masa reformasi, perhatian pemerintah terhadap masalah kependudukan nyaris terlupakan.
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu praktis tidak mendapat perhatian secara serius. Pemerintah baru tergerak setelah muncul kasus busung lapar pada sejumlah daerah di tanah air.
Dia menambahkan ada kesan tidak ada kesinambungan program dalam setiap pergantian kepemimpinan, padahal program yang baik dari pemimpin sebelumnya mestinya dilanjutkan oleh pemerintahan baru.
Program Keluarga Berencana (KB) yang mengarahkan penduduk untuk cukup memiliki dua anak, yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Soeharto sangat baik dan seharusnya tetap dilanjutkan.
"Saya juga heran kok, pemerintahan baru tidak bisa melanjutkan program yang baik itu, padahal masalah perkembangan pertumbuhan penduduk harus menjadi perhatian secara sungguh-sungguh," katanya.
Dia berharap pemerintahan baru hasil Pemilu Presiden 8 Juli mendatang dapat menghidupkan kembali departemen khusus yang menangani masalah kependudukan ini.
Disamping itu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKN) juga harus diberi peran maksimal termasuk anggaran agar program-program penyadaran terhadap masyarakat tentang keluarga kecil bisa berjalan lebih optimal.
"Sekarang memang ada BKKBN tetapi kalau tidak diberi porsi anggaran yang cukup bagaimana bisa bekerja maksimal," kata Taufik. (*)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009
