Jakarta, (ANTARA News) - Sesuai amanat undang-undang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa saja menyatakan perang terhadap Malaysia yang berulang kali memasuki wilayah Indonesia, namun keputusan itu belum tentu didukung banyak pihak.
"Presiden bisa saja menyatakan perang (dengan Malaysia). Tapi apa mungkin DPR setuju?," kata Ketua DPP Partai Demokrat Syarif Hasan dalam diskusi "Kepemimpinan Sipil-Militer" di Gedung DPR Jakarta, Selasa.
Dia juga mempertanyakan apa mungkin DPR bersedia menyetujui anggaran Rp20 triliun setiap bulannya untuk keperluan perang itu.
Pernyataan itu Syarif Hasan yang juga Ketua Fraksi Partai Demnokrat DPR itu menanggapi pertanyaan yang menyebutkan bahwa Presiden Yudhoyono tidak bisa bertindak tegas terkait masuknya kapal Malaysia ke wilayah kedaulatan Indonesia.
Menurut Syarif, Presiden Yudhoyono tidak ingin mengambil langkah gegabah dalam menyikapi masuknya kapal Malaysia ke wilayah NKRI tersebut.
Sebagai negara bertetangga, pemerintah sedang melakukan upaya diplomasi dengan Malaysia agar permasalahan itu tidak berdampak buruk bagi kedua negara.
"Jadi, pemerintah lebih mengutamakan jalan diplomasi daripada perang," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Indonesia akan bertindak tegas dan siap berperang dengan Malaysia apabila memang terjadi pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah NKRI dalam kasus di perairan Ambalat.
"Soal Ambalat kita tegas kalau memang ada pelanggaran. Apabila negara kita terganggu dengan siapa saja, kita bisa perang," kata Wapres Jusuf Kalla saat ditanya wartawan di Jakarta, Senin (1/6). (*)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009
