"Untuk memperoleh pendanaan itu harus secepatnya menuntaskan neraca awal sebagai dasar pemerintah memberikan bantuan modal bagi ANTARA," Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, saat peluncuran kembali portal ANTARA, di Wisma ANTARA, Jakarta, Senin malam.
Hadir pula dalam peluncuran situs www.antaranews.com tersebut Wakil Ketua DPD Irman Gusman, Dewan Penasihat KPU Jimly Ashidiqie, Budayawan Taufiq Ismail.
Said Didu menjelaskan, dana awal yang disiapkan pemerintah untuk ANTARA mencapai sebesar Rp350 miliar.
"Namun pengucurannya didasarkan pada neraca pembukuan awal sebagai indikator untuk mengukur pertumbuhan aset dan kinerja perusahaan," ujarnya.
Ia menjelaskan, selain untuk menentukan besaran bantuan pemerintah kepada ANTARA, sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, pembentukan neraca awal tersebut sekaligus memperjelas landasan hukum ANTARA menjadi Perum.
Menurutnya, ANTARA merupakan perusahaan baru berbadan hukum milik negara (BUMN), dan menjadi satu-satunya BUMN di bidang pemberitaan dan layanan informasi multi media.
"ANTARA selama ini statusnya tidak jelas. Sudah dilahirkan menjadi BUMN baru, namun "ketubannya" belum pecah," ujarnya.
Akan tetapi diutarakannya, dalam masa penantian pemberian modal awal tersebut, ANTARA sudah sangat kreatif membuat terobosan-terobosan dalam operasionalnya.
"Belum lahir tapi sudah kreatif, bahkan ANTARA untuk sementara sudah sanggup membiayai sendiri gaji karyawannya," tegas Said.
Ia berpendapat, pembentukan ANTARA sebagai BUMN merupakan sejarah baru dalam perjalanan bangsa Indonesia, karena dibutuhkan sejak jaman kemerdekaan hingga saat ini.
"Saya sering bertanya kepada wartawan soal ANTARA, apakah dipertahankan atau tidak. Semuanya berpendapat jangan ditutup karena ANTARA menjadi salah satu barometer pemberitaan yang kredibel dan terpercaya," ujarnya.
"Komisi I DPR-RI sebagai mitra kerja ANTARA, dan seluruh yang hadir dalam acara ini tidak akan rela ANTARA ditutup," tegasnya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
