"Saya sudah dua kali dirugikan sebuah media saat wawancara tentang kelebihan-kekurangan tiga Capres/Cawapres dan masalah jilbab, ternyata hasil wawancara itu dimuat yang menguntungkan saja," katanya kepada ANTARA di Surabaya, Senin malam.
Menurut ketua Dewan Pengawas (Dewas) Perum LKBN ANTARA itu, wartawan yang memuat hasil wawancara secara tidak imbang hakekatnya merupakan "wartawan tim sukses" atau "wartawan politisi."
"Saat itu saya mau diwawancarai karena saya ditanya tentang kelebihan dan kekurangan ketiga pasangan Capres/Cawapres yang ada, sehingga saya jelaskan semua kelebihan dan kelemahan masing-masing," katanya.
Namun, kata staf ahli Menkominfo bidang media massa itu, hasil wawancara itu ternyata hanya diambil sebagian yang menguntungkan pasangan Capres/Cawapres tertenty dan ternyata Capres/Cawapres yang diuntungkan itu merupakan bagian dari media massa itu sendiri.
"Wartawan tim sukses seperti itu melanggar kode etik, karena dia hanya mendahulukan kepentingan politik, sedangkan kepentingan publik diabaikan, padahal pernyataan saya saat itu sudah sangat netral," katanya.
Ditanya kemungkinan dirinya akan melakukan somasi terhadap media massa yang "merugikan" itu, ia menyatakan dirinya hanya ingin memberikan "warning" (peringatan) kepada masyarakat atau narasumber untuk berhati-hati terhadap "wartawan tim sukses."
"Kalau wartawan sudah menjadi tim sukses, maka dia tidak akan bisa bersikap kritis lagi, padahal media massa itu harus kritis terhadap kekuasaan, karena kritik dari media massa akan membuat kekuasaan menjadi cerdas dan bijak," katanya.
Ia menengarai ada beberapa media massa yang memposisikan diri sebagai politisi dalam Pemilu 2009 dan Pemilu Presiden 2009, sehingga dia tidak dapat bersikap netral dan akhirnya merugikan publik.
"Hati-hati terhadap mereka. Apa yang saya alami cukup menjadi warning bagi kita semua," katanya, tanpa menyebut media massa yang dimaksud. (*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
