Anggota DPR soroti pemangkasan anggaran sektor pangan

Sektor pangan mestinya menjadi prioritas penguatan termasuk penguatan anggaran, bukan malah dipotong

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyoroti besarnya pemangkasan anggaran yang dinilai cukup signifikan dari kementerian sektor pangan dalam rangka realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.

"Selain persoalan instrumen kesehatan yang menjadi perhatian lebih, sektor pangan mestinya menjadi prioritas penguatan termasuk penguatan anggaran, bukan malah dipotong," kata Andi Akmal Pasluddin dalam rilis di Jakarta, Jumat.

Politisi PKS itu mengemukakan hal tesebut setelah merangkum perubahan atau penyesuaian anggaran akibat adanya Perpres No. 54/2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020.

Perpres tersebut, lanjutnya, berdampak pada perubahan APBN mitra kerja dari Komisi IV DPR RI, yakni Kementerian Pertanian berkurang dari Rp21 triliun menjadi Rp17,4 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkurang dari Rp6,4 triliun menjadi Rp5,3 triliun, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkurang dari Rp9,3 triliun menjadi Rp7,7 triliun.

"Sangat disayangkan, mestinya penghematan dari kementerian lain ini dapat memperkuat sektor kesehatan dan pangan. Pemotongan uang cukup besar di sektor pangan seperti Kementan, KKP dan KLHK ini belum ada persiapan solusi di masa datang. Padahal masalah kita ke depan adalah ketersediaan pangan setelah pandemi COVID-19," ucapnya.

Ia juga menyoroti proporsionalitas pengamanan ketersediaan pangan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Pertanian untuk penanganan COVID-19.

Menurut dia, Kementan terlalu kecil dalam mengalokasikan pengamanan ketersediaan pangan yang hanya sebesar Rp198,95 miliar dari total anggaran refocusing sebesar Rp1,85 triliun pada penanganan COVID-19 ini.

Selain itu, Akmal berpendapat bahwa banyak rekannya di Komisi IV yang menyarankan tidak ada pemotongan pada anggaran KKP.

"Saya menyarankan kepada seluruh mitra Komisi IV DPR RI, terutama Kementan dan KKP, agar memiliki porsi anggaran lebih yang bersumber dari kementerian lain. Sektor Kesehatan dan pangan menjadi sangat vital pada keadaan wabah Covid-19 baik saat sekarang atau seusai wabah ini berlalu," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprillia menyatakan efisiensi yang dilakukan Kementan harus bertujuan untuk meningkatkan produksi dan bersentuhan langsung dengan kesejahteraan petani.

Program padat karya tersebut, menurut politisi PDIP itu, harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat antara lain pembelian gabah, kegiatan pekarangan pangan lestari, bantuan pangan, bantuan benih, bantuan alsintan, dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pertanian.