Menurut informasi dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya di Jakarta, Senin pagi, aksi unjuk rasa pertama akan digelar oleh DPP Forum Pembela Islam dan berbagai ormas yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI).
Berbagai ormas tersebut akan berorasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Selanjutnya mereka akan bergerak menuju ke depan Kompleks Istana Kepresidenan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada sekitar pukul 08.00 WIB.
Pada jam yang sama, unjuk rasa kedua berlangsung di depan Kantor Dinas Perhubungan DKI di Jalan Jatibaru, Jakpus, oleh para pengelola dan awak bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).
Awak bus tersebut akan memprotes kebijakan Pemprov DKI yang melarang bus berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di sekitar kawasan perempatan UKI, Cawang, Jakarta Timur.
Pemprov DKI mengeluarkan larangan tersebut antara lain untuk menekan tingkat kemacetan di kawasan itu.
Aksi demonstrasi ketiga dijadwalkan di depan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jalan Gatot Subroto, oleh Federasi Serikat Buruh Kehutanan Perkayuan dan Pertanian (FSBHUKATAN), pukul 09.00 WIB.
Sementara itu, unjuk rasa keempat diagendakan di depan Departemen Dalam Negeri di Jalan Medan Merdeka Utara, dan di depan Departemen Pekerjaan Umum di Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, pukul 10.00 WIB.
Unjuk rasa di dua departemen tersebut dilaksanakan oleh beberapa kelompok yakni Urban Poor Consorsium (UPC), Paguyuban Warga Styren Kali Surabaya, dan Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta.
Sedangkan aksi demonstrasi kelima akan dilakukan Gerakan Pemburu Harta Koruptor (GPHK) di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, pukul 10.30 WIB.
Terakhir, aksi keenam adalah oleh kelompok Rakyat Bergerak di Bundaran HI, pada sekitar pukul 15.00 WIB.(*)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009
Yang paling penting diantara kaliyan diharapkan lebih teratur lagi , selain jangan ugal2an dan seenaknya mangkal dll bikin kita pengguna bus jadi sewot. Tentu saja bagi pemilik kendaraan dan Pemprop DKI perhatikan keluhan mereka jangan dijadikan sapi perah. Bila ini dapat dirujuk niscaya pengguna mobil pribadi berkurang wal hasil andalah untung