Kuba Setuju Mulai Lagi Perundingan Imigrasi Dengan AS

Washington (ANTARA News/AFP) - Kuba setuju memulai lagi perundingan dengan AS mengenai imigrasi dan hubungan pos langsung, kata seorang pejabat AS di Washington, Minggu, ketika kedua negara itu berusaha memperbaiki hubungan di bawah pemerintah baru AS yang dipimpin Presiden Barack Obama.

Pernyataan itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Hillary Clinton bersiap-siap menghadiri sidang umum Organisasi Negara Amerika (OAS) pada Selasa di Honduras, dimana Washington dan negara-negara tetangganya di sebelah selatan terlibat dalam perselisihan menyangkut normalisasi dengan Kuba.

Pemerintah Kuba menjelaskan kepada Washington pada Sabtu bahwa mereka "ingin memulai lagi perundingan mengenai imigrasi... (dan) pelayanan pos langsung," kata pejabat tinggi kementerian luar negeri yang tidak bersedia disebutkan namanya itu.

"Kami dan orang Kuba harus memutuskan tempat dan waktu yang nyaman bagi kedua pihak," tambahnya.

Pejabat kementerian AS itu mengatakan, orang Kuba "juga mengindikasikan bahwa mereka ingin menjajagi bidang-bidang dialog lain" seperti pemberantasan narkotika dan terorisme, serta tindakan kesiapan menghadapi badai dan bencana.

Sejumlah pejabat AS mengatakan pada 23 Mei bahwa pemerintah Obama telah mengusulkan memulai lagi pembahasan seputar masalah imigrasi, yang dilakukan setiap dua tahun sampai pembicaraan itu dihentikan pada 2003 oleh mantan Presiden George W. Bush.

Washington belum lama ini juga mengusulkan memulai lagi hubungan pos langsung, kata pejabat itu, yang menambahkan bahwa pelayanan pos selama bertahun-tahun ini dilakukan antara AS dan Kuba melalui sebuah negara ketiga.

Pejabat itu menyebut langkah-langkah itu sebagai sebuah "perkembangan sangat positif dan langkah maju" di tengah upaya pemerintah Obama untuk memperbaiki hubungan dengan Kuba, yang dikenai embargo AS selama puluhan tahun.

Ia mengatakan, nota diplomatik telah diserahkan oleh para pejabat AS kepada Jorge Bolanos, kepala seksi kepentingan Kuba di Washington.

Kuba sangat berkepentingan dalam kemajuan dialog imigrasi. Negara Karibia yang berpenduduk lebih dari 11 juta jiwa itu terusik oleh imigrasi ilegal orang Kuba melewati Selat Florida.

Havana, satu-satunya rejim komunis sstu partai di benua Amerika, telah lama mendesak AS agar meningkatkan jumlah visa imigrasi resmi standar bagi orang Kuba.

Sejak berkuasa pada Januari lalu, pemerintah Obama menyebut kebijakan AS di masa silam sebagai kegagalan dan berusaha memperbaiki hubungan dengan Presiden Kuba Raul Castro, yang secara resmi menerima kekuasan dari kakaknya, Fidel Castro, tahun lalu.

Pada April, Obama mencabut larangan bepergian dan pengiriman uang bagi warga Amerika keturunan Kuba yang memiliki keluarga di Kuba.

Ketika ditanya apakah pengumuman itu akan mempengaruhi pertemuan OAS pada Selasa di San Pedro Sula, pejabat AS itu mengatakan, "Diharapkan bahwa hal ini akan dipahami secara positif di kawasan itu."

AS ingin Kuba membebaskan tahanan-tahanan politik dan menghormati kebebasan politik agar negara itu bisa mengambil bagian secara penuh dalam OAS, dengan alasan Havana harus mematuhi ketentuan demokrasi yang ditetapkan dalam piagam OAS pada 2001.

Negara-negara lain OAS mengatakan, Kuba bisa didorong ke arah demokrasi bila negara itu telah menjadi bagian dari badan dunia tersebut.(*)