HNW: BP2MI-Kemlu segera bantu WNI terdampak COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengucapkan selamat kepada Benny Ramdhani yang baru dilantik menjadi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan diharapkan segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk membantu warga Indonesia di luar negeri terdampak COVID-19.

"Kepada Benny Ramdhani yang dilantik sebagai Kepala BP2MI, banyak pekerja migran Indonesia di Malaysia, Arab Saudi dan lain-lain menyampaikan aspirasi bahwa mereka sangat kesulitan akibat COVID-19. Mereka minta dibantu, dilindungi bahkan dievakuasi," kata HNW dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

HNW menjelaskan berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, salah satu tugas dari Kepala BP2MI adalah memberikan pelindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja dengan berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia di negara tujuan penempatan.

Dia mengaku menerima banyak aspirasi dari konstituennya di luar negeri terkait kebutuhan pelindungan pemerintah Indonesia di tengah pandemi COVID-19.

"Aspirasi-aspirasi tersebut juga secara langsung sudah disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia," ujarnya.

Dia menjelaskan, ada surat terbuka untuk Presiden Jokowi dari Koordinator Serikat Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi, dan pernyataan bersama Aliansi Organisasi-Organisasi Masyarakat Indonesia di Malaysia.

Menurut dia, apa yang mereka sampaikan agar Pemerintah RI segera membantu, melindungi atau mengevakuasi pekerja migran Indonesia atau WNI yang terdampak Covid-19.

HNW mengatakan aspirasi ini penting dan perlu dijawab oleh Benny Ramdhani yang baru diangkat sebagai Kepala BP2MI dan sekaligus sebagai pembuktian kredibilitasnya untuk diamanahkan sebagai Kepala BP2MI.

"Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017, Kepala BP2MI bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Aspirasi-aspirasi itu penting untuk segera dikabulkan, untuk itu penting dilakukan koordinasi dan kerja sama yang maksimal dengan Menlu, yang sebelumnya juga sudah saya surati," katanya.

Politikus PKS itu menjelaskan dalam rangka melaksanakan amanah aspirasi dari Warga Negara Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, dirinya sudah menyampaikan surat terbuka dan surat bersama dari 19 organisasi massa warga Indonesia di Malaysia itu ke Menlu, Mensesneg, Komisi I DPR yang membidangi luar negeri dan Komisi IX DPR yang membidangi tenaga kerja.

Dia menilai sangat penting lembaga-lembaga negara tersebut bisa membantu kesulitan WNI di luar negeri dan PMI terdampak COVID-19, dan terwujudnya permohonan WNI di luar negeri dan PMI sampai tingkat evakuasi kembali ke Indonesia.