Jakarta (ANTARA News) - Ketua Ikatan alumni perhimpunan mahasiswa hukum Indonesia(Ika-Permahi) Rini M Dahliani mengatakan, sistem multi partai sekarang ini perlu dikawal agar tidak menjelma menjadi ruang "Dagang sapi".
Koalisi yang dipertontonkan di hadapan publik sekarang ini, sulit dicari keterkaitannya dengan kesamaan pandang antar partai yang berkoalisi, tapi lebih terlihat menonjolkan upaya mengumpulkan partai untuk dapat mengajukan calon persiden, kata Rini dalam sarasehan menyoal kembali legitimasi Pemilu 2009 di Jakarta, Jumat.
Dia menyatakan, bahwa organisasinya merasa prihatin dengan perkembangan politik demokrasi saat ini, untuk itu sepakat menuangkan beberapa pernyataan dalam menyikapi legitimasi Pemilu 2009.
Dia mengatakan, sistem Pemilu dirancang dengan berbagai aturan yang rumit dan disusun oleh kerangka konstruksi moderen pada kenyataannya tidak mampu memberikan ruang bagi warga negara untuk ikut serta aktif menentukan pemimpinnya.
Persoalan teknis data dan administrasi, konflik otoritas, kinerja aparat yang rendah, merupakan sebagian dari sebab timbulnya masalah, perangkat normatif demikian tidak mampu mengusung inti dari demokrasi.
Sebelumnya, kata Rini, KPU menyatakan puluhan juta warga negara tidak memberikan suaranya dalam Pemilu Legislatif(Pileg) 2009 ini adalah fakta yang harus pandang serius, mengingat prosesnya berdasarkan legitimasi formal tetapi hanya legitimasi substansial.
Sistem moderen yang dikembangkan dengan pilihan langsung harus diperjuangkan, bukan untuk sekedar kosmetik demokrasi, tapi mempunyai arti penting bahwa ada partisipasi penuh warga negara dan pemimpin negara yang terpilih sungguh-sungguh merupakan pilihan mayoritas warga negara.
Kesamaan pandangan antar partai yang berkoalisi, hanya terlihat menonjolkan prontasi untuk mengajukan calon persiden atau untuk membangun kekuatan di lembaga legislatif.
Berpindah-pindah "kawan" dapat terjadi hanya dalam hitungan hari bahkan jam, berkoalisi tetapi tetapi juga beroposisi adalah prilaku elit partai yang tidak memberikan teladan bagi masyarakat atau warga negara dalam proses pemdewasaan politik.
Rekonstruksi ulang ketentuan normatif mendesak dilakukan dalam upaya lebih mendekatkan diri pada subsetansi Pemilu yang merupakan instrumen penegakan demokrasi dan pemenuhan hak-hak warga negara, katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
