"Sisitem protokoler berupa Paspampres dan dokter kepresidenan senantiasa melekat kepada Presiden SBY di manapun beliu berada meskipun saat berkampanye," kata Staf Khusus Kepresidenan Bidang Hukum, Denny Indrayana, dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis.
Denny menegaskan, protokoler kepresiden tersebut tidak bisa ditawar-tawar lagi karena sudah menjadi aturan baku bagi seorang kepala negara.
Pernyataan Denny itu merupakan tanggapan atas permintaan beberapa kalangan agar Presiden tidak menggunakan fasilitas negara saat melakukan kampanye pemilihan presiden pada 8 Juli 2009.
Denny menilai permintaan agar Presiden tidak menggunakan fasilitas negara seperti penggunaan Paspampres dan dokter Istana adalah tidak proporsional.
"Permintaan seperti itu tidak proporsional karena presiden di negara mana pun di dunia ini selalu menggunakan fasilitas protokoler kepresidenan meskipun saat berkampanye pemilu," katanya.
Di sisi lain, Denny juga menyinggung masalah peran wakil presiden (Wapres) selaku pembantu tugas-tugas kepresidenan.
Dalam menjalankan fungsinya untuk membantu tugas-tugas presiden, Wapres tidak boleh mengambil keputusan tanpa sepengatahuan presiden. katanya.
Menjawab pertanyaan wartawan menyangkut pembagiaan kekuasaan dalam kontrak politik antara SBY dan JK saat pencalonan mereka pada Pilpres 2004, Denny mengatakan kontrak politik itu hanya terbatas pada masalah teknis tugas-tugas kepresiden tertentu, dan bukan pembagian kewenangan presiden.
Hak prerogatif itu wewenang presiden dan tidak boleh didelegasikan kepada wapres, katanya.
Mengenai renggangnya hubungan SBY-JK belakangan ini, Denny menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena keduanya sama-sama sibuk menghadapi pilpres.
Diskusi publik bertema "Potensi Pengingkaran Terhadap UUD 1945 oleh Capres-Cawapres Pilpres 2009" tersebut diselenggarakan "Johan Foundation" dan "Negarawan Center" di Gado-Gado Boplo, Menteng, Kakarta Pusat.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
