Menpan: Reformasi Birokrasi Pemerintahan Tidak Mudah

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Taufiq Effendi mengatakan proses reformasi birokrasi pemerintahan memerlukan waktu panjang dan tidak mudah.

"Reformasi birokrasi tidak semudah membalikkan telapak tangan," kata Menpan dalam makalah yang disampaikan dalam Seminar "Gelar Nasional Pemberantasan Korupsi" di Jakarta, Rabu.

Kendati demikian, Menpan yang diwakili Eddy Bratakusumah, salah seorang pejabat Kementerian PAN, mengatakan lembaganya telah membuat terobosan-terobosan di birokrasi selama lima tahun masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu, 2004-2009.

Terobosan tersebut, katanya, antara lain membangun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan, penyelesaian tenaga honorer, dan mendorong pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.

Menyangkut pemberantasan korupsi, kata dia, dilakukan dengan memaksimalkan pelaksanaan melalui koordinasi yang sinergis melibatkan seluruh lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Pemerintah juga telah mengangkat tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS), yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.48 tahun 2005 jo. PP No. 43 tahun 2007, kata Menpan.

Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa tenaga honorer yang dibutuhkan pemerintah dapat menjadi CPNS paling lambat sampai tahun 2009, dan setelah itu dilarang pengangkatan tenaga honorer baru.

Terobosan lainnya, kata Menpan, adalah perbaikan iklim investasi dalam memperlancar program yang disebut pro kaum miskin, pro pembukaan lapangan kerja dan pro pertumbuhan ekonomi.

Menpan menjelaskan, dalam perbaikan iklim investasi ini, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait guna mempersingkat urusan perizinan, termasuk menentukan waktu dan biaya yang jelas dan proporsional.

Seminar yang berlangsung di Ruang Nisantara V, Gedung DPR di Senayan, Jakarta, tersebut diadakan oleh Komite Pusar Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak Mulia (GMP-AM) bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan dihadiri kalangan anggota DPR, DPD, kalangan pejabat pemerintah, dan sejumlah undangan lainnya.(*)

20 Juni 2009

Reformasi birokrasi gampang itu tergantung pimpinannya,saya ada usul dijaman sekarang ini teknologi sudah di gemari dapat dipergunakan sebagai pengaduan,tetapi jangan sampai kumpulam miliss aja harus ada tindakan

0 0 Balas LaporkanHapus
28 Mei 2009

Pak Menpan ,masih banyak tenaga Honor Daerah yang belum diangkat menjadi CPNS, pada hal gaji mereka dari APBD dan yang mengangkat sebagai Honda Juga pembina kepegawaian daerah ( Bupati) apa solusinya pak menteri ?. awalnya mereka masuk data based BKN tapi pada saat itu( 2005) masa kerja mereka belum 1 tahun sehingga dengan alasan mereka belum diangkat sebagai CPNS khususnya guru SD,SMP,SMA.

0 0 Balas LaporkanHapus
28 Mei 2009

ANTARA diharapkan menjembatani informasi untuk daerah-daerah pelosok, karena saat ini daerah pelosok mengalami kendala kemajuan oleh kurangnya distribusi informasi...

0 0 Balas LaporkanHapus