Boni Hargens: TNI, BIN, dan POLRI ujung tombak penanganan COVID-19

Depok (ANTARA) - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai TNI, BIN, dan POLRI kerjanya lebih kelihatan dan konsisten dalam menangani pandemi virus corona atau COVID-19.

"Sejauh ini semua kementerian dan lembaga negara ikut sibuk menangani wabah Corona. Tetapi apakah semua kementerian bekerja efektif dan tepat sasaran? Ini pertanyaan yang muncul di lapangan," kata Boni dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono juga menilai bahwa banyak menteri yang bekerja tanpa ukuran efektivitas dan efisiensi yang jelas dan bahkan hanya TNI, BIN, dan POLRI yang kerjanya lebih kelihatan dan konsisten. "Saya sependapat dengan ini," katanya.

Boni menegaskan bahwa masyarakat melihat dengan gamblang bahwa BIN, TNI, dan POLRI menjadi ujung tombak dari penanganan wabah Corona ini.

Ia menambahkan bahwa kementerian-kementerian lain memang ikut terlibat, seperti Kementerian Dalam Negeri yang begitu proaktif melakukan koordinasi dengan para kepala daerah, tetapi tidak sedikit juga kementerian yang kerjanya tidak kelihatan.

"Hal itu bisa karena kerumitan birokrasi dalam menjalankan kebijakan dari pusat, dan bisa juga karena ketidakcakapan menteri dalam menjalankan tugasnya. Saya tidak ingin melihat secara ad hominem, biarkan masyarakat sendiri yang menilai. Yang jelas bahwa TNI selalu terdepan bersama BIN dan POLRI," tegas doktor filsafat lulusan summa cum laude dari Universitas Walden, Amerika Serikat itu.

Lebih lanjut Boni mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Intelijen Negara yang sudah beredar, penyebaran virus masih mengalami trend peningkatan yang signifikan satu atau dua bulan ke depan. "Itu artinya perlu scenario planning yang akurat dan matang," katanya.

Pemerintah dan kementerian dan lembaga Negara yang terkait harus bersinergi dalam merumuskan kebijakan, dan mesti ada koordinasi antaragensi dalam implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Jangan sampai ada kebijakan kontroversial yang membingungkan seperti ada menteri melarang ojek online membawa penumpang, tapi menteri lain membolehkan. Ini kan kontraproduktif dan merusak citra pemerintah.

"Jadi ada kesan pemerintah tidak solid,” tegas bekas inisiator relawan Jokowi pada pilpres 2014 tersebut.