RAPBN 2010 Diajukan Awal Juni

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan mengajukan RAPBN 2010 kepada DPR pada 1 Juni dan mulai dibahas 4 Juni mendatang.

Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani usai rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan di Jakarta Rabu mengatakan, pemerintah sudah menyelesaikan indikator-indikator ekonomi untuk RAPBN 2010.

Pertumbuhan ekonomi diasumsikan antara 5 sampai 6 persen, inflasi 4,5 hingga 5,5 persen, suku bunga 6 sampai 7 persen, nilai tukar rupiah 9.500 sampai 10.500 per dolar AS, dan harga minyak 45 hingga 60 dolar AS.

Sementara untuk lifting minyak, menurut Sri Mulyani, pemerintah menetapkan tidak banyak berubah dari tahun 2009, yaitu pada kisaran 950 ribu barrel sampai 970 ribu barrel

"Sedangkan produk domestik bruto kita pada tahun 2010 berkisar antara 5.990 sampai 6.100. Jadi, kisarannya sekitar enam ribu triliun," ujarnya.

Sri mulyani menjelaskan arah RAPBN 2010 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2010 yang memprioritaskan dukungan dan meneruskan pemulihan ekonomi.

Dengan arah itu, maka defisit RAPBN 2010 dirancang pada kisaran 1,3 persen meskipun dalam rapat Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan toleransi hingga 1,5 persen.

Toleransi 1,5 persen tersebut didasari apabila terdapat prioritas penting yang harus didanai dari anggaran negara dan terdapat ruang fiskal yang memungkinkan.

"Menurut saya itu asa, atau pun kondisi di pasar keuangan memungkinkan untuk mendapatkan pendanaan yang baik, " ujar Sri Mulyani.

Dalam RAPBN 2010, pemerintah tetap akan memberikan insentif kepada sektor riil untuk menunjang pemulihan. Insentif diberikan dalam bentuk penurunan tarif pajak Pph maupun stimulus belanja pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menciptakan program padat karya untuk menyediakan lapangan pekerjaan.

Sri Mulyani juga menuturkan penerimaan pajak pada tahun depan akan diproyeksikan secara moderat karena akan dipengaruhi oleh Pph badan sesuaI dengan UU Pph dan subsidi serta stimulus pajak maupun penerimaan bea masuk.

Ia juga menjelaskan anggaran pendidikan tetap akan dijaga pada rasio minimal 20 persen dari RAPBN 2010.

Dalam menyusun RAPBN 2010, Presiden Yudhoyono menyampaikan bahwa reformasi bikrokrasi terutama di sektor perpajakan dan kepabeanan akan terus dilakukan.

Reformasi birokrasi juga akan dilanjutkan pada sektor-sektor penegakan hukum dengan tidak hanya meningkatkan remunerasi, tetapi juga kinerja dan produktivitas.

"Reformasi birokrasi harus dilakukan perencanaan yang baik dan monitoring dari kerja birokrasi sehingga bisa meningkat seiring dengan perbaikan di bidang administrasi maupun pembayaran gaji dan upahnya," tutur Sri Mulyani.

Dalam RAPBN 2010, lanjut dia, pemerintah tetap mendesain program-program untuk melindungi masyarakat miskin sehingga program BOS,

"Ditambah dengan PNPM Mandiri yang sekarang mencakup semua kecamatan di seluruh Indonedsia," ujarnya.

Dalam menyusun RAPBN 2010, pemerintah telah menjaga keseimbangan antara belanja pusat dan daerah sehingga semangat otonomi terus terjaga.

Berdasarkan trend perekonomian global maupun nasional memasuki minggu kedua Mei 2009, pemerintah berkeyakinan perekonomian sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan dari dampak krisis keuangan global.

Apalagi, lanjut dia, Indonesia mampu tumbuh positif pada kuartal pertama 2009 bersama dengan dua negara lain di Asia, yaitu China dan India.

"Ini memberikan suatu permulaan yang cukup baik bagi kinerja ekonomi 2009 yang mungkin akan mengantar kita kepada prospek perekonomian 2010," ujarnya.
(*)