Wartawan AFP melaporkan, negara komunis itu menyatakan pihaknya tak kan lagi tunduk kepada gencatan senjata yang mengakhiri perang di semenanjung Korea pada 1950-53.
Militer Korut dalam pernyataan di media resmi menyebut tidak akan menjamin status hukum lima kepulauan Korea Selatan yang terletak di dekat perbatasan kedua negara yang disengketakan, di Laut Kuning.
Mereka juga menyatakan tak menjamin keamanan lalu-lintas kapal-kapal angkatan laut AS dan Korea Selatan, serta kapal-kapal sipil yang berlayar di laut itu.
Para analis mengatakan, pengumuman dengan kata-kata keras itu, terjadi dua hari setelah Korea Utara mengejutkan dunia dengan uji coba bom nuklirnya. Pengumuman tersebut dimaksudkan untuk membatasi pertempuran angkatan laut di daerah itu, yang dulunya menjadi tempat pertempuran berdarah pada tahun 1999 dan 2002.
Korea Utara menganggap keputusan Seoul untuk ikut ambil bagian dalam Prakarsa Keamanan Proliferasi (PSI) adalah "deklarasi perang terhadap kami."
"Militer kami tidak akan tunduk kepada perjanjian gencatan senjata, karena kepemimpinan AS saat ini ... telah mengajak boneka (Korea Selatan) untuk bergabung ke dalam PSI," kata pernyataan dari perwakilan militernya, di desa gencatan senjata perbatasan, Panmunjom.
Pernyataan itu mengatakan, bahwa jika gencatan senjata itu tak berlaku lagi, maka "semenanjung Korea akan kembali ke status perang."
Ini berarti, pasukan Korea Utara akan melakukan tindakan militer, ungkap pernyataan militer Korut tanpa menyebutkan lebih lanjut apa yang dimaksudkan.
"Siapapun yang memprovokasi kami akan menghadapi hukuman tiada ampun dan tak terbayangkan."
Pernyataan itu menambahkan: "suatu tindakan permusuhan sekecil apapun terhadap republik kami, termasuk menghentikan dan memeriksa dengan damai kapal-kapal kami ... akan menghadapi dengan segera respons serangan militer yang kuat.
"Imperialis AS dan kelompok pengkhianat Lee Myung-bak telah membawa semenanjung Korea ke situasi perang negara."
Hubungan kedua Korea itu telah membeku sejak Presiden Lee mengambil alih pemerintahan di Seoul pada Februari 2008, dan mengambil garis keras dengan Korea Utara.(*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
