Tidak Gratiskan Pendidikan, Sekolah Hadapi Tuntutan Pemerintah

Semarang (ANTARA News) - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo menegaskan pemerintah akan memakzulkan (impeach) atau menuntut sekolah-sekolah negeri jika tidak menyelenggarakan pendidikan gratis untuk tingkat SD-SMP.

"Tergantung siapa pihak yang tidak mau melaksanakannya,"tegas Mendiknas usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Jaringan Penelitian danPengembangan Pendidikan 2009 di Hotel Patra Jasa Semarang, Rabu..

Bambang juga menandaskan lagi sikap pemerintah untuk menggratiskan pendidikan dari tingkat SD sampai SMP dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dia menyebut aturan ini sudah diatur dalam UU APBN 2008, UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dan maupun UUD 1945.

Ia mengaku sudah mengunjungi 10 kabupaten dan kotamadya di Jawa Tengah (Jateng) dan ternyata mereka sudah melaksanakan pendidikan gratis sesuai dengan versinya masing-masing.

"Sebab, pelaksanaan pendidikan gratis tidak selamanya harus selalu seragam, namun dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi daerah, dan kemampuan daerah masing-masing," katanya.

Kesepuluh kabupaten/kota tersebut adalah Kudus, Jepara, Purwodadi, Kota Surakarta, Karanganyar, Sragen, Temanggung, Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas, kata Mendiknas.

Sementara, provinsi yang telah melaksanakan pendidikan gratis adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Menurut dia, pendidikan gratis sudah harus dilaksanakan pada tahun ini, terutama pada tingkat SD-SMP Negeri.

"Bahkan, beberapa daerah tersebut sudah memperluas pelaksanaannya mencakup SMA, SMK, madrasah dan sekolah swasta, sesuai kemampuan dan komitmen daerah masing-masing," katanya.

Ia mengatakan, indikator gratis ditentukan oleh pemerintah, bukan masyarakat, sebab masing-masing daerah tentunya mengetahui dan mengukur batas kemampuan masing-masing dalam menyelenggarakan pendidikan gratis.

Indikator gratis ditentukan oleh pemerintah sehingga pendidikan gratis dapat dilaksanakan dengan baik. "Terlebih lagi, pendidikan gratis tidak melarang adanya sumbangan," katanya.

Dia menilai sumbangan sekolah berbeda dari pungutan di mana dalam pungutan jumlah dan waktu ditentukan, sementara pada sumbangan tidak, sehingga kalau ada orangtua murid yang ingin menyumbang sekolah tidak dilarang, asal jumlah dan waktunya tidak ditentukan oleh sekolah. (*)

7 Juni 2009

Pak Bambang di Kepulauan Riau itu sekolah gratis sekolah yang mana?... sekolah yang guru nya di gaji pemerintah?, belum semua sekolah yg ada di kepulauan riau bisa gurunya di gaji pemerintah, karena memang pemerintah belum mampu membangun sekolah dan memiliki guru yang di biayai oleh pemerintah, jadi tidak benar di kepulauan riau itu sudah melaksanakan sekolah gratis. Untuk pak Bambang ketahui tidak ada anak swasta dan anak negeri, jadi sepanjang anak - anak yang masih bersekolah di sekolah swastabelum disamakan hak nya , jangan dulu mengklaim di kepulauan riau sudah gratis, sebagian besar mereka yang bersekolah di swasta pun karena memang pemerintah belum mapu mndirikan sekolah dan menyiap kan guru.... omong kosong...

0 0 Balas LaporkanHapus
7 Juni 2009

Pak Bambang di Kepulauan Riau itu sekolah gratis sekolah yang mana?... sekolah yang guru nya di gaji pemerintah?, belum semua sekolah yg ada di kepulauan riau bisa gurunya di gaji pemerintah, karena memang pemerintah belum mampu membangun sekolah dan memiliki guru yang di biayai oleh pemerintah, jadi tidak benar di kepulauan riau itu sudah melaksanakan sekolah gratis. Untuk pak Bambang ketahui tidak ada anak swasta dan anak negeri, jadi sepanjang anak - anak yang masih bersekolah di sekolah swastabelum disamakan hak nya , jangan dulu mengklaim di kepulauan riau sudah gratis, sebagian besar mereka yang bersekolah di swasta pun karena memang pemerintah belum mapu mndirikan sekolah dan menyiap kan guru....

0 0 Balas LaporkanHapus
6 Juni 2009

Itulah keahlian pejabat kita. Pandai mengolah kata. Karena sekolah masih diperbolehkan memungut sumbangan, maka nanti ada istilah sumbangan wajib.

0 0 Balas LaporkanHapus
4 Juni 2009

Pak. Pada era Orba SD sudah digratiskan tidak ada lagi SPP (sumbangan) tapi diganti iuran BP3, sekarang namanya iuran komite. Wah sekarang sekolah digratiskan tapi sumbangan boleh itu sama saja kemabali ke era Orba. Maka habis pilpres akan lahirlah sumbangan uang masuk, sumbangan perpisahan, sumbangan kualitas, sumbangan belajar tambanhan, dan sum-sum lainnya. Mohon perhatian Pak Menteri.

0 0 Balas LaporkanHapus