Bandarlampung (ANTARA News) - Polisi menjaga Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung lebih ekstra, pascamunculnya surat usulan pembatalan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih, yang memicu gelombang aksi dari pendukung pasangan tersebut.
"Kami diperintahkan berjaga di Kantor KPU Lampung hingga situasi kembali kondusif," kata kanit Patroli Polsek Tanjung Karang Timur, Bandarlampung, Ipda A Rusdi, di Bandarlampung, Senin.
Sebanyak satu pleton polisi yang merupakan tim gabungan dari Poltabes Bandarlampung dan Polsek Tanjung Karang Timur disiagakan untuk berjaga di depan kantor KPU Lampung.
"Pasca penerbitan surat tersebut, gelombang unjuk rasa di kantor KPU Lampung kami prediksi semakin sering, seperti yang terjadi tadi siang," kata dia.
Menurutnya, penjagaan ketat kantor penyelenggara pemilu di Lampung ini mulai diberlakukan hari ini, sesuai dengan perintah Kapoltabes Bandarlampung, Kombes Syauqie Achmad.
"Sistem penjagaan ini lebih bersifat situasional, sampai situasi dianggap kondusif dan aman," kata dia.
Sementara itu, hari ini, dua elemen masyarakat melakukan aksi demo di kantor KPU Lampung, kedua elemen tersebut masing-masing Gerakan Masyarakat Lampung Bersatu dan Persatuan Kepala Desa Seluruh Lampung, dengan tuntutan yang nyaris sama, mencabut surat pembatalan pelantikan yang ditandatangani Ketua KPU Lampung, Edwin Hanibal.
"Untungnya, aksi tersebut berlangsung damai dan kondusif," kata dia.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
