Dalam pembicaraan dengan Presiden Mahinda Rajapakse, Ban "menyoroti pentingnya proses tanggungjawab yang ditujukan pada pelanggaran atas hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia", kata pernyataan itu.
Pemerintah menanggapi dengan mengatakan mereka akan "mengambil langkah-langkah untuk membicarakan keluhan tersebut", menurut pernyataan yang dikeluarkan setelah kunjungan Ban ke pulau itu Sabtu.
Sejak kemenangan tentaranya atas pemberontak mengakhiri beberapa dasawarsa perang, Rajapakse telah menolak keras setiap tuduhan kejahatan perang.
"Ada sementara orang yang telah berusaha untuk menghentikan serangan militer kita dengan mengancam untuk menyeret kita ke hadapan pengadilan kejahatan perang," Rajapakse mengatakan dalam satu pidato pada ratusan ribu pendukung di luar gedung parlemen nasional, Jumat malam.
"Mereka masih berupaya untuk melakukan hal itu, tapi saya tidak takut," ia mengatakan.
Ribuan warga sipil dipercaya telah tewas dalam serangan terhadap pemberontak Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE), dengan kedua belah pihak saling menyalahkan satu sama lainnya atas kematian para bukan-petempur itu.
Sejumlah badan bantuan dan kelompok hak asasi manusia menuduh militer telah menggunakan serangan tanpa pandang bulu dan juga mengutuk Macan Tamil karena menahan warga sipil sebagai perisai manusia dan menembak mereka jika mereka berusaha untuk melarikan diri.
PBB memperkirakan bahwa lebih dari 7.000 warga sipil telah tewas dalam empat bulan pertama tahun ini saja.
Komisaria Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Navi Pillay, mengatakan kedua belah pihak mungkin bersalah melakukan kejahatan perang.
Konflik itu berakhir pertengahan Mei dengan PBB mengatakan kira-kira 80.000 hingga 100.000 orang telah tewas dalam hampir tiga dasawarsa perang saudara di Sri Lanka antara pasukan pemerintah dan pemberontak Tamil.
"Kami memperkirakan bahwa antara 80.000 dan 100.000 orang telah tewas dalam konflik 27 tahun lebih itu," kata Elisabeth Byrs, jurubicara pada Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA).(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
