Jurnalis desak pemerintah beberkan identitas pasien COVID-19

Jangan sampai nyawa masyarakat dipertaruhkan dengan menyembunyikan informasi terkait COVID-19. Baik itu terkait mereka yang positif, OTG, ODP, dan PDP

Tanjungpinang (ANTARA) - Jurnalis yang bertugas di Pulau Bintan (Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan) Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen dan Persatuan Wartawan Indonesia (AJI dan PWI) mendesak pemerintah daerah atau pihak rumah sakit membeberkan identitas pasien COVID-19.

Ketua AJI Tanjungpinang Jailani di Tanjungpinang Selasa mengatakan data-data pasien COVID-19 perlu disampaikan kepada publik semata-mata untuk memutus mata rantai penularan COVID-19.

Identitas pasien COVID-19 dipublikasi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat, bukan untuk mengucilkan pasien tersebut.

"Penyakit ini bukan aib, yang harus disembunyikan. Pengungkapan identitas ini sebagai upaya memutus mata rantai penularan, tidak untuk hal-hal negatif. Kita semua sadar, virus ini menghantui masyarakat sehingga perlu diwaspadai bersama," katanya.

Jailani juga mengingatkan pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 khususnya di Tanjungpinang untuk memikirkan dan bertindak secara komprehensif dan optimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

"Jangan sampai nyawa masyarakat dipertaruhkan dengan menyembunyikan informasi terkait COVID-19. Baik itu terkait mereka yang positif, OTG, ODP, dan PDP," ucapnya.

Ketua PWI Tanjungpinang Zakmi mengatakan pandemi COVID-19 merupakan permasalahan bangsa yang harus diselesaikan secara intensif.

Penularan COVID-19 di Tanjungpinang sudah massif ditandai dengan penambahan jumlah pasien positif COVID-19, pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan. Kondisi ini diperburuk dengan sejumlah pasien yang meninggal dunia.

Salah satu persoalan yang diduga menjadi penyebab rantai penularan tidak terputus yakni akses informasi terkait pasien COVID-19 belum dibuka. Padahal informasi itu dibutuhkan masyarakat, bahkan wartawan, ASN, TNI dan Polri yang masih harus bekerja.

Data pasien COVID-19 sebagai informasi untuk mencegah dari penularan virus yang mematikan ini bukan untuk mengucilkan pasien.

"Kami ingin informasi ini dibuka seluas-luasnya, dan masyarakat tidak mengucilkan pasien dan keluarganya. Justru informasi ini sebagai salah satu cara agar tidak tertular," katanya.

Zakmi juga mendorong agar pemerintah pusat merevisi kebijakan yang menghambat informasi terkait pasien COVID-19 disampaikan kepada publik.

"Kita semua berpotensi terinfeksi virus ini kalau kita tidak mengetahui siapa saja yang sudah terinfeksi virus ini," katanya.

Berdasarkan data Antara, dua wartawan yang bertugas di Tanjungpinang, Il dan Ih, terpaksa dilarikan ke RSUP Kepri dan Puskesmas lantaran mengalami sesak nafas, batuk, pilek dan demam. Il dirawat di ruang isolasi, sementara Ih diminta untuk mengkarantina diri secara mandiri.

Mereka diduga pernah kontak dengan Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul beberapa hari sebelum orang nomor satu di Tanjungpinang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR.

"Swad terhadap Il sudah dikirim, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah diterima hasilnya," kata Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana.

Selain Il dan Ih, ada cukup banyak wartawan yang merasa pernah kontak dengan Syahrul, merasa was-was meski mereka mengenakan masker saat bekerja.

Andre Mediansyah salah seorang pengurus AJI Tanjungpinang contohnya sampai sekarang berharap tim medis dapat menelusuri sejak kapan Syahul terinfeksi virus itu.

Ia berharap informasi itu dapat melegakan hatinya dan keluarga.

"Saya berinisiatif untuk mengkarantina diri sendiri, termasuk beberapa rekan-rekan yang pernah liputan pada 31 Maret 2020," katanya.

Andre menegaskan dirinya dalam kondisi sehat. Namun ia harus memastikan dalam dirinya tidak ada COVID-19 sehingga tidak menular ke keluarga dan orang lain.

"Saya ingin kepastian. Saya butuh informasi terkait riwayat Pak Syahrul sampai positif COVID-19," ucapnya.