Jakarta (ANTARA News) - Pemerintahan baru pascapemilihan presiden (Pilpres) 2009 diharapkan mampu membuat program pembangunan berbasis "incorporated", yang merupakan hasil kerja sama sinergis tiga pilar pembangunan yakni kalangan akademisi, masyarakat bisnis dan pemerintah.

"Jika Indonesia dipimpin orang terbaik, dengan tim dan program kerja terbaik untuk kepentingan rakyat, bukan tak mungkin Indonesia menjadi salah satu dari lima negara termaju di dunia," kata Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Effendi Siradjuddin, di Jakarta, Minggu, menjelaskan hasil Deklarasi Yogya menyambut Hari Kebangkitan Nasional.

Deklarasi yang berlangsung di kampus Universitas Gajah mada (UGM) 20 Mei lalu menghasilkan "Sepuluh Tuntutan Rakyat" (Sepultura) yang dikemas dalam Deklarasi Yogya. Sejumlah tokoh dan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Yogyakarta, hadir dalam kesempatan itu di antaranya mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof Ahmad Syafii Maarif, guru besar UGM Prof Nindyo Pramono, Direktur STMIK AMIKOM Yogyakarta Prof Soeyanto dan Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto.

Sepultura tersebut, lanjut Effendi, ditujukan kepada siapapun pemimpin nasional yang terpilih dalam Pilpres 2009. Tujuannya, agar Pilpres 2009 benar-benar menghasilkan pemimpin nasional terbaik yang mampu menyelesaikan tuntas berbagai masalah krusial bangsa, kata salah seorang penyusun deklarasi tersebut.

Sepuluh tuntutan rakyat itu antara lain agar presiden, wapres, dan kabinet mendatang menyiapkan langkah-langkah rencana aksi keluar (exit plan) yang konkret. Langkah-langkah "exit plan" dimulai dari proses rekrutmen politik untuk menghasilkan paket pemerintahan terbaik dengan tim kerja kabinet yang ramping, efektif, solid, profesional dan berwibawa.

Exit plan lainnya menyangkut strategi keluar dari jerat utang negara (pemerintah dan swasta) yang sudah "lampu merah"; penyusunan rencana aksi sektoral untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan rakyat; keluar dari lingkaran setan mafia peradilan; juga menghentikan budaya boros energi dan ketergantungan terhadap impor minyak.

Yang tidak kalah penting, exit plan untuk melaksanakan rekonsiliasi nasional dengan tanpa mengesampingkan penuntasan segera terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM; pembuatan Undang Undang Keberpihakan Nasional (National Interest Act), serta memprakarsai pelaksanaan konsensus atau referendum nasional tentang masalah strategis dan krusial bangsa.

Empat masalah krusial dalam usulan referendum tersebut adalah menyelenggarakan pilpres sekaligus dengan paket kabinet dan program kerja sektoral (bukan hanya capres dan cawapres) untuk dipilih langsung oleh rakyat; membatasi jumlah partai politik maksimal lima parpol; membolehkan calon independen ikut pilpres; dan referendum untuk menetapkan agar seluruh sumber daya alam dikelola oleh bangsa sendiri.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009