Seritifikat Tanah "Bodong" Ditemukan di Aceh

Jakarta (ANTARA News) - Sertifikat tanah yang diduga diterbitkan pejabat terkait setempat tanpa memiliki areal tanah yang sah banyak ditemukan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) setelah musibah gempa dan tsunami 26 Desember 2004.

"Setelah rekontruksi di Aceh pasca musibah tsunami, hingga kini banyak keluar sertifikat tetapi tanah tidak ada," kata Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah NAD, Teuku HM Ali Yusuf di Jakarta, Sabtu.

Pernyataan itu dikemukan dalam Milad ke-81 dan Rakernas ke-2 Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang dihadiri Deputi III Pengaturan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN), Yuswanda Tumenggung.

Ali mengatakan, akibatnya kini banyak timbul konflik masalah sengketa kepemilikan tanah yang harus dialami para korban tsunami atau penduduk setempat di daerah yang memiliki julukan serambi Mekkah itu.

Konflik itu muncul tidak terlepas mudahnya kepala desa dan camat setempat yang mayoritas dijabat mereka yang masih berusia muda dan mengeluarkan surat atau akta tanah, tanpa berdiskusi dengan mereka yang mengetahui asal usul tanah.

Ia mencontohkan, seperti kecewanya masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai timur Kabupaten Aceh Timur karena telah mewakafkan tanah mereka untuk hutan bakau pada Juli 2007, namun pada Mei 2008 di lahan itu telah terbit sertifikat tanah yang dimiliki orang lain.

"Masalahnya sebelum sertifikat itu diterbitkan, seharusnya pejabat terkait mengecek asal usul tanah kepada orang tua setempat yang tahu. Untuk apa sertifikat kalau tanahnya tidak ada," ujarnya.

Padahal dalam laporan Badan Pertanahan Nasional seperti pada acara itu menyebutkan bahwa restorasi atau pengembalian dokumen pertanahan setelah tsunami di Aceh berjalan lancar.

Termasuk dengan berbagai program reforma agraria dan penanganan 1.778 kasus pada 2008 yang berhasil dituntaskan BPN dari total 7.491 kasus dengan total luas areal tanah 608.000 hektare secara nasional, tetapi fakta di Aceh belum berjalan sesuai aturan, katanya.

Menanggapi hal itu Yuswanda mengatakan restorasi di Aceh setelah tsunami hingga kini masih dilakukan pihaknya dan banyak kendala yang ditemui di lapangan.

"Proses pengembalian di Aceh masih kita lakukan. Kita menemukan kendala seperti ada tanahnya tapi orangnya tidak ada, begitu sebaliknya dan itu semua sedang berjalan," ujarnya.(*)