Akademisi: Pemerintah mampu atasi rencana chaos kelompok vandalisme

Kupang (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang John Tuba Helan menyakini pemerintah melalui aparat keamanan baik Polri dan TNI mampu mengatasi ancaman chaos yang tengah direncanakan oleh kelompok vandalisme di pulau Jawa.

"Saya yakin bahwa jika rencana itu terjadi aparat keamanan kita seperti Polri dan TNI mampu mengatasinya dengan baik," katanya kepada ANTARA di Kupang, Selasa (14/4).

Hal ini disampaikan berkaitan dengan munculnya kelompok yang tidak memiliki rasa empati terhadap situasi negara yang tengah dilanda COVID-19.

Ia mengatakan bahwa COVID-19 menimbulkan banyak kerusakan tetapi ini fenomena global yang tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi juga hampir di seluruh dunia.

"Jadi kita tidak bisa mempersalahkan pihak-pihak tertentu,misalnya pemerintah sekarang," ujar John yang juga adalah pengamat hukum administrasi negara itu.

Ia menilai dengan kondisi yang seperti saat ini mau tidak mau pemerintah harus bertindak untuk mengatasi dampak yang lebih besar dan tentunya lanjut dia nanti akan ada masa pemulihan, setelah COVID-19 berlalu.

"Kalau ada yang rencana aksi untuk buat chaos berarti beban masyarakat tambah berat. Saya yakin pasti masyarakat kebanyakan tidak mendukung hal itu," tambah dia.

Terkait tindakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat keamanan kepada kelompok vandalisme kata dia aturan hukum negara Indonesia cukup lengkap mengatur semua tindakan yang dapat dilakukan, sehingga ujar dia masyarakat tak perlu ragu jika ada kelompok-kelompok yang ingin mengacaukan keadaan di tengah kondisi seperti saat ini.

"Tentu prosedur perlu diperhatikan, yakni biasanya preventif untuk mencegah anarki tapi kalau anarki tetap dilakukan maka harus dengan tindakan represif. Provokator juga sudah ada aturan main untuk menindak mereka, jadi jangan suka provokasi masyarakat buat kacau," tegas dia.

Iapun berharap agar masyarakat jangan terprovokasi dengan melakukan tindakan anarki dengan janji yang muluk-muluk serta tak usaha ikut aksi-aksi yang merugikan banyak pihak dan diri sendiri.

"Pemerintah sudah punya niat baik mengatasi masalah yang terjadi saat ini (COVID-19) maka kita dukung agar tidak menjadi lebih besar dan meluas," tambah dia.