Anggaran Rp36,19 triliun Kementerian PUPR untuk tangani COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merealokasikan dan memfokus ulang (refocusing) anggaran program kerja Kementerian sebesar Rp36,19 triliun dari total anggaran 2020 sebesar Rp120 triliun untuk membantu mengatasi COVID-19.

“Jadi dari Rp120 triliun total anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (dan Perumahan Rakyat) tahun 2020 dilakukan realokasi dan refocusing sebesar Rp36,19 triliun,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers di Graha BNPB Jakarta, Senin.

Realokasi pertama yaitu anggaran yang dikembalikan kepada Kementerian Keuangan untuk dialokasikan langsung kepada Bantuan Sosial (Bansos) dan kegiatan lain yang bersentuhan langsung dengan penanganan COVID-19 sebesar Rp24,53 triliun.

“Rp24,53 triliun ini berasal dari, seperti arahan bapak Presiden, memangkas 50 persen perjalanan dinas dan biaya rapat kerja dan sejenisnya seperti seminar,” kata Basuki.

Ia menambahkan, anggaran tersebut juga terdiri dari anggaran untuk membuat paket-paket pekerjaan yang ditunda namun masih akan dikerjakan tahun depan.

“Tetap dilakukan tender tapi nanti pelaksanaannya tahun depan. Istilah kami, yang tadinya single year menjadi multiyears. Kemudian untuk paket-paket yang software, yang bisa ditunda, kami off-kan. Baru nanti tahun depan kami kerjakan. Totalnya sekali lagi Rp24,53 triliun," kata Basuki.

Kemudian untuk refocusing anggaran terbagi dua projek yaitu pertama untuk pelaksanaan pembangunan yang langsung dibutuhkan untuk mengatasi COVID-19.

"Seperti penyiapan prasarana observasi di Pulau Galang sebesar Rp400 miliar, kemudian merehabilitasi rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran, kemudian juga untuk pembelian alat-alat pendukung lainnya. Ini totalnya semua adalah Rp1,66 triliun," kata Basuki.

Ke dua, refocusing anggaran juga dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan proyek padat karya tunai. Proyek padat karya tunai, kata Basuki, adalah proyek memberikan pekerjaan yang sederhana (low technology) tetapi banyak menyerap tenaga kerja kepada masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini. Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp10,22 triliun.

"Terutama ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya di perdesaan. Jadi mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa," kata Basuki.

Adapun mekanisme program tersebut yang pertama adalah merekrut pendamping untuk tiap proyek yang dikerjakan. Kemudian, memberikan sosialisasi, sebelum kemudian pengerjaan di lapangan.

“Jadi bulan April ini sudah mulai, di minggu pertama bulan April sudah mulai di beberapa lokasi,” kata Basuki.

Infografis Program Padat Karya Tunai (ANTARA/ HO)

Dalam pelaksanaan program padat karya tunai yang menyerap banyak tenaga kerja tersebut, menurut Basuki, bisa dilaksanakan karena tetap mematuhi protokol kesehatan.

Misalnya, untuk proyek perbaikan irigasi kecil di 10.000 lokasi perdesaan yang biasanya dilakukan 70-80 orang per lokasi. Pekerjaan itu kini dibagi dua shifting (sehingga yang bekerja hanya 35-40 orang per lokasi).

“Itu nanti kami atur jadwal (schedule) kerjanya seminggu-seminggu. Sehingga itu tadinya dikerjakan dua bulan bisa dikerjakan menjadi tiga bulan,” kata Basuki.

Adapun kepada pekerja program padat karya tunai tersebut, upahnya dibayarkan mingguan.

“Ada yang setiap hari Kamis, seperti di daerah-daerah Tegal, Pekalongan, itu Kamisan, membayar upah tenaga kerjanya. Ada yang setiap hari Minggu,” kata Basuki.

Program perbaikan irigasi di 10.000 lokasi itu memakan biaya Rp2,250 triliun. Masing-masing lokasi dianggarkan biaya sebesar Rp225 juta.

Selain perbaikan irigasi pedesaan, program padat karya tunai juga terdiri dari beberapa kegiatan lain seperti pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yaitu perbaikan jalan-jalan produksi di persawahan yang berada di 900 kecamatan.

Kemudian ada juga Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), yaitu program swakelola peremajaan daerah perkotaan yang ada di 364 kelurahan.

Lalu Program Rumah Swadaya yaitu program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 222.000 rumah diremajakan, yang terdiri dari 208.000 rumah ditingkatkan kualitasnya dan 12.000 rumah dibangun baru oleh Kementerian PUPR karena rumah yang ada sudah sangat tidak layak.

“Jadi daerah-daerah kumuh kami remajakan, kami perbaiki drainase-nya, air bersihnya, kemudian perumahan-nya, dengan program Rumah Swadaya baik itu dibangun baru atau ditingkatkan kualitasnya. Masing-masing rumah mendapatkan sekitar Rp17,5 juta sampai Rp 25 juta sesuai dengan kerusakan atau tingkat ketidaklayakan-nya,” kata Basuki.

Kemudian anggaran program padat karya tunai juga dialokasikan untuk program sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) dan penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas) yang dikerjakan oleh masyarakat desa secara mandiri.

"Pengerjaannya ada di 1.208 lokasi, dengan total anggaran Rp 391 miliar," kata Basuki.

Basuki juga mengatakan dalam program padat karya tunai, pemerintah akan berupaya membeli hasil perkebunan produksi masyarakat, seperti karet yang saat ini sedang turun harganya.

"Kami sudah siapkan Rp100 miliar yang kami beli langsung dari Koperasi-Koperasi di Kawasan Penghasil Karet, seperti Pontianak, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, dan Riau. Kami akan beli karet-karet rakyat," kata Basuki.

Dia mengatakan karet-karet itu akan diolah untuk membuat campuran cat marka jalan saat pengaspalan dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.

Adapun jalan yang akan dilakukan pemeliharaan sepanjang 47.000 kilometer, dan jembatan sepanjang 496 kilometer.

Basuki mengatakan pekerjaan pemeliharaan itu juga merupakan alokasi dari program padat karya tunai karena membutuhkan banyak tenaga kerja.

"Kami juga ingin memelihara rutin jembatan sepanjang 496 kilometer sebesar Rp110 miliar dan pemeliharaan jalan 47.000 kilometer sebesar Rp500 miliar. Itu swakelola bisa dikerjakan secara padat karya," kata Basuki.