"Pemberian JSLU tersebut merupakan amanat UU No 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Kesos) guna menekan jumlah lansia yang terlantar," katanya menjawab pers di Jakarta, Rabu.
Menurut Makmur, program JSLU yang dilaksanakan Ditjen Yahrehsos Depsos dimulai tahun 2007 yang saat itu baru sekitar 2.500 orang lansia mendapat JSLU di enam provinsi, kemudian untuk tahun 2009 pemberian JSLU ditingkatkan jumlahnya menjadi 10.000 orang lansia tersebar di 28 provinsi, 138 kabupaten/kota, 286 kecamatan dan 864 desa/kelurahan.
"Program JSLU berbeda dengan bantuan langsung tunai (BLT) yang hanya diperuntukan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM dan temporer, sedang JSLU diberikan kepada lansia yang terlantar dan miskin seumur hidup, dengan syarat bahwa lansia itu benar-benar miskin dan terlantar, tidak tinggal di panti, tidak memilki kerabat yang membantu kebutuhan sehari-hari," katanya.
Sejumlah provinsi yang melaksanakan program JSLU, yakni DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, DI Yogyakarta, Banten, Sumut, Kalsel, Sulsel dan NTT.
Makmur menjelaskan, program JSLU akan dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan jumlah sasaran 39.132 lansia terlantar dan miskin, namun karena keterbasan anggaran, pemerintah baru memberikan JSLU bagi 10.000 orang lansia pada tahun 2009.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia saat ini mencapai 16,5 juta orang atau sekitar 7,6 persen dari penduduk Indonesia. Dari jumlah lansia tersebut, 15 persen diantaranya atau 2,4 juta lansia hidup terlantar dan 28 persennya atau 4,6 juta lansia rawan terlantar.
Sementara itu, jumlah anak terlantar sebanyak 3,4 juta anak (usia 0-18 tahun), sedang balita terlantar sebanyak 1,1 juta anak, anak rawan terlantar sebanyak 10,3 juta anak, anak nakal mencapai 193.155 anak dan anak cacat sebanyak 367.520 anak.
Gejala sosial anak jalanan (anjal) yang merupakan akibat langsung dari krisis di berbagai bidang masih menjadi fenomena sosial di kota-kota besar. Hasil survei dan pemetaan sosial anjal di 12 kota menyebutkan jumlahnya mencapai 39.861 anak.
Berdasarkan survei terungkap bahwa alasan dari sebagian besar anak-anak bekerja di jalan adalah karena membantu pekerjaan orang tua (35 persen) dan menambah biaya sendiri (27 persen).
Salah satu kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah kurangnya data dan informasi akurat dan terkini tentang jumlah, lokasi, dan karakteristik penyandang masalah serta menguatnya isu-isu nasional dan internasional dapat dipahami, karena berdasarkan data sebagian anak membutuhkan perlindungan khusus terdapat di Indonesia.
Anjal yang berjumlah 39.861 anak terbagi atas 32.678 anak laki-laki dan 7.183 anak perempaun, yang tersebar di 12 kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Makassar, Ambon, Medan, Padang, Palembang dan Bandar Lampung.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
