Jakarta (ANTARA) - Ketersediaan bahan pangan menjadi salah satu tema dalam berbagai diskusi yang hangat di kalangan publik Jakarta saat akan dilakukan pembatasan untuk mengerem laju penyebaran virus corona.

Harus diakui bahwa Jakarta tidak memiliki sumber pangan sendiri untuk memenuhi kebutuhan warganya. Jakarta tak memiliki lahan sawah dan perkebunan.

Karena itu, pemenuhan kebutuhan pokok warga Jakarta semata-mata mengandalkan pasokan dari daerah lain. Kalau tidak dipasok dari daerah, alternatifnya adalah impor.

Di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimulai Jumat pukul 00.00 WIB, ketersediaan bahan pokok adalah mutlak. Bahkan bisa dikatakan bahwa ketersediaan bahan pangan akan sangat menentukan berhasil-tidaknya perang melawan pagebluk global ini.

Namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menjamin ketersediaan bahan pangan selama PSBB. Stok beras untuk Jakarta ada di Bulog, PT Food Station Tjipinang dan Pasar Induk Cipinang masih 254.891 ton.

Stok sebanyak itu masih pasokan sekitar 3.000 ton per hari. Dengan stok 254.891 ton saja, jaminan ketersediaan beras aman untuk lima bulan ke depan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjamin stok pangan untuk warganya selama PSBB. Bahkan untuk berbelanja kebutuhan pokok, warga tak perlu keluar rumah karena telah disiapkan cara belanja secara daring (online).

Belanja secara daring itu melibatkan para pengemudi ojek. Mereka yang membantu belanja kebutuhan pokok di 105 pasar di DKI Jakarta.

Baca juga: Ada PSBB, penjual sayur daring jamin pengantaran pesanan dalam 48 jam

Tak sedikit pula tukang sayur yang biasa keliling dengan sepeda gerobak atau becak gerobak atau sepeda motor kini melayani pesanan (order) melalui telepon dan aplikasi perpesanan. Dari telepon, sms maupun aplikasi pesan.

Dalam situasi susah selalu muncul kreativitas untuk menghadapi kesulitan. Cara seperti itu justru mempermudah penjualan dibanding harus keliling kampung dan keluar-masuk jalan atau gang dari pagi hingga siang, bahkan sore.

Bantuan Sosial
​​​​​​Bagi penjual bahan kebutuhan dan pelanggan yang termasuk kategori keluarga mampu, situasi sulit masih bisa dihadapi meski dengan keterbatasan dan adanya pembatasan.

Namun hal itu akan berbeda pada keluarga yang ekonominya termasuk kurang mampu. Situasi saat ini sangat berat.

Menyikapi persoalan tersebut, pemerintah pusat maupun Provinsi DKI Jakarta menjalankan program khusus. Di masa lalu, nama kebijakan ini populer dengan nama Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Apapun namanya, tujuannya adalah membantu masyarakat kurang mampu yang terimbas paling berat akibat virus corona (COVID-19) dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dampaknya bertubi-tubi dengan adanya berbagai pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi.

Jika dihitung sejak 14 Maret 2020, pembatasan berbagai aktivitas di Jakarta sudah memasuki pekan ketiga. Terhitung sejak Jumat (10/4) pukul 00.00 WIB aktivitas warga semakin diperketat melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kini selain adanya pengetatan dan penegakan aturan sesuai PSBB, fokus pemerintah adalah distribusi bantuan sosial. Maka dalam beberapa hari terakhir berbagai instansi pemerintah turun ke masyarakat kurang mampu untuk menyampaikan bantuan sosial.

Baca juga: Anies sebut PSBB hari pertama berjalan baik

Sasarannya adalah keluarga kurang mampu maupun rentan menjadi kurang yang secara ekonomi akibat kebijakan PSBB untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

Seluruh komponen pemerintah tampaknya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin untuk mendapatkan bantuan selama masa PSBB dua pekan ke depan.

Saat PSBB mulai dilaksanakan, sudah 20.000 kepala keluarga (KK) yang memperoleh bantuan. Paket-paket bantuan sosial dikirim ke kelurahan-kelurahan yang terdapat keluarga kurang mampu dan terkena dampak PSBB.

Di Jakarta sebanyak 1,25 juta kepala keluarga akan mendapatkan bantuan sosial dengan bentuk paket kebutuhan pangan. Paket kebutuhan pangan berisi beras, minyak goreng, gula pasir dan sebagainya.

Di tengah pembatasan, jaga jarak fisik (physical distancing) dan jarak sosial (social distancing), metode distribusi bantuan sosial ini juga berbeda. Biasanya bantuan semacam ini diserahkan dalam suasana ramai yang dihadiri penerimanya.

Kali ini bantuan itu disalurkan dengan metode dari rumah ke rumah atau "door to door". Distribusi langsung dilakukan oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya serta Kementerian Sosial.

Dengan bantuan sosial ini para penerima bantuan diharapkan bisa melewati masa sulit ini tanpa menghadapi masalah yang terlalu besar.

Adanya bantuan ini juga untuk menenangkan warga penerimanya untuk tetap di rumah tanpa terbebani kebutuhan pokok.

Baca juga: Menanti Keajaiban PSBB

Dengan tetap di rumah, tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus berpotensi terwujud.
Ketaatan terhadap aturan dalam PSBB diyakini akan berbuah manis pada waktunya, setidaknya menjadikan warga Jakarta sebagai contoh bagi warga di daerah lain.

Prioritas
Tak dapat dipungkiri bahwa gencarnya pembagian bantuan sosial bagi warga terkena dampak paling parah akibat pagebluk global ini, membutuhkan pasokan kebutuhan pokok agar tetap aman. Selain itu, jaminan kelancaran transportasi dan pengirimannya.

Ini agar stok betul-betul aman mengingat logistik yang memadai sangat menentukan kalah-menang dalam perang menghadapi COVID-19. Apalagi selain kebutuhan untuk bantuan sosial, konsumsi rumah tangga kemungkinan meningkat.

Pengalihan proses belajar-mengajar dari tatap muka di sekolah menjadi dalam jaringan (daring/online) di rumah dan kebijakan kerja dari rumah (wfh) mengubah situasi rumah tangga ke keriuhan tersendiri. Berkumpulnya anggota keluarga di rumah mengharuskan konsumsi bertambah.

Tetapi warga Jakarta sudah diyakinkan bahwa stok pangan aman dan cukup untuk lima bulan ke depan. Apalagi sudah ada kontrak pasokan dari luar daerah antara BUMD dengan pemasok.

Yang juga tak kalah penting adalah adanya jaminan kelancaran arus lalulintas pengiriman. Pun demikian dengan jaminan untuk beragam pengiriman barang-barang strategis lainnya yang terkait penanganan virus corona.

Seperti dijelaskan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Sambodo Purnomo Yogo, ada 10 jenis angkutan yang masuk dalam daftar prioritas untuk melenggang di jalanan Ibu Kota selama pemberlakuan PSBB.

Untuk layanan transportasi pengangkut barang semua layanan transportasi baik darat, laut maupun udara masih bisa berjalan khususnya untuk barang-barang yang esensial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Baca juga: Dinsos DKI bagikan bantuan sosial di Jatinegara dan Cililitan

Pertama, angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan dan sanitasi.
Kedua, selama PSBB berlangsung adalah angkutan barang untuk keperluan bahan pokok.

Ketiga, angkutan untuk mengangkut makanan, minum dan sayuran yang akan didistribusikan ke pasar dan supermarket. Keempat, angkutan untuk pengedaran uang.

Kelima, angkutan bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG). Keenam, angkutan truk barang untuk keperluan bahan baku industri, manufaktur dan suku cadang.

Ketujuh, angkutan truk barang untuk keperluan ekspor-impor. Kedelapan, angkutan truk barang jasa pengiriman dan kesembilan angkutan bus untuk mengangkut karyawan.

Kesepuluh, angkutan kapal penyeberangan. Polda Metro Jaya tidak akan membatasi akses keluar-masuk dari atau menuju Ibu Kota.

Pembatasan transportasi dilakukan pada transportasi yang mengangkut penumpang baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum dan moda transportasi yang mengangkut barang di luar 10 prioritas.

Selain adanya prioritas, juga ada jaminan pengawalan untuk memastikan kelancaran pasokan selama pemberlakuan PSBB.

Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2020