DPD minta pemerintah tegas dan terbuka soal penanganan COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komite III DPD Muhammad Gazali meminta pemerintah lebih jelas, tegas, dan terbuka dalam mengeluarkan kebijakan dan pernyataan terkait penanganan COVID-19.

"Data yang dikeluarkan harus sesuai dengan data dan fakta yang terjadi di daerah," kata Gazali melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Senator dari Provinsi Riau itu meminta pemerintah menciptakan manajemen informasi yang terpadu dan terbuka bagi masyarakat dan daerah.

Gazali menilai pemerintah belum memiliki panduan yang jelas dalam penerapan kebijakan penanganan COVID-19 sehingga menimbulkan kebingungan dan perbedaan pandangan di masyarakat.

"Data perkembangan terkini kasus positif COVID-19 dari Kementerian Kesehatan harus komprehensif dan sinkron dengan data yang dimiliki pemerintah daerah," tuturnya.

Menurut Gazali, masyarakat di daerah masih kesulitan mencari informasi mengenai ke mana mereka harus memeriksakan kondisi kesehatan.

Selain itu, Gazali mengatakan pemerintah belum memetakan daerah mana saja yang termasuk zona merah, kuning, dan hijau sehingga masyarakat dan pemerintah daerah membuat kebijakan mandiri dengan pembatasan sosial tanpa mengajukan kepada pemerintah pusat.

Hal itu juga berdampak menimbulkan konflik sosial seperti penolakan jenazah positif COVID-19.

"Pemerintah perlu segera memetakan daerah mana saja yang terdampak pandemi COVID-19. Hal ini penting agar masyarakat di daerah dapat melakukan antisipasi dan tindakan pencegahan terhadap keselamatan diri dan keluarganya," katanya.