Presiden Yudhoyono Bahas Kecelakaan Hercules

Jakarta, (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu melangsungkan rapat dengan Menhan Juwono Sudarsono, Panglima TNI Djoko Santoso dan Menko Polhukam Widodo AS untuk membahas kecelakaan Hercules TNI-AU di Magetan Rabu (20/5) pagi serta di Wamena .

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, usai menyematkan tanda kehormatan bagi Panglima Angkatan Bersenjata Singapura Jenderal Desnon Kuek di Dephan, Jakarta, Rabu mengatakan pada pukul 15.00 WIB ia beserta Menko Polhukam, Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Subandrio dipanggil Presiden untuk membahas kecelakaan tersebut.

Selain kecelakaan Hercules di Magetan, Jawa Tengah, rapat tersebut juga akan membahas kecelakaan yang menimpa Hercules TNI-AU di Wamena pada 11 Mei .

Sementara itu ketika ditanya apakah sudah ada kepastian penyebab kecelakaan, Juwono mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim Markas Besar TNI Angkatan Udara.

"Saya belum mengetahui penyebabnya, apakah kesalahan teknis atau kesalahan manusia. Kita masih menunggu tim dari Mabes AU untuk mengetahui penyebab yang di Wamena maupun di Magetan tadi pagi," paparnya.

Juwono mengatakan kecelakaan yang terkait dengan alat utama sistem senjata (alutsista) tersebut tidak terlepas dari minimnya alokasi anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan.

Ia menjelaskan, idealnya biaya pemeliharaan dan perawatan alutsista adalah 30 persen dari alokasi anggaran pertahanan yang diberikan. Namun saat ini anggaran yang tersedia hanya kurang dari 10 persen.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Juwono memaparkan, pihaknya menuntut ketelitian dari TNI untuk benar-benar memastikan kondisi dari setiap alutsista yang dimiliki angkatan darat, angkatan laut dan udara sehingga dapat menekan potensi kecelakaan.

Menhan mengakui anggaran yang tersedia bagi sektor pertahanan sangat tidak memadai untuk pemeliharaan dan perawatan apalagi untuk melakukan pengadaan yang baru.

"Jadi saya benar-benar meminta atau menuntut ketelitian dari TNI untuk melihat kondisi kesenjataannya," tegas Menhan.(*)