Peneliti: Penerapan HPP harus selaras dengan kondisi COVID-19

Di tengah panen raya, distribusi beras dari petani hingga ke konsumen harus terjamin dan berlangsung dengan aman

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania menyatakan penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) harus selaras dengan kondisi COVID-19 dan meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya.

"Memang, pelaksanaan kenaikan HPP ini baru terjadi di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, pemerintah harus memperhatikan petani di situasi seperti ini," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Galuh mengutarakan harapannya agar kenaikan HPP bisa turut memperbaiki nilai tukar petani (NTP), karena tingkat kesejahteraan petani dapat ditunjukkan antara lain dari naiknya NTP.

Sedangkan penurunan NTP, ujar dia, menandakan pendapatan yang diterima petani lebih rendah dari nilai yang dibayarkan oleh petani, padahal di saat musim panen seperti sekarang ini, seharusnya petani dapat menikmati tambahan pendapatan.

Ia berpendapat dalam pandemi, penurunan NTP tentu akan menambah kerugian petani, terutama mereka yang tergolong ke dalam petani yang tidak memiliki lahan.

"Di tengah panen raya, distribusi beras dari petani hingga ke konsumen harus terjamin dan berlangsung dengan aman. Dengan demikian, peraturan kenaikan HPP ini dapat benar-benar membawa perubahan dan keuntungan bagi petani yang mana juga berkontribusi pada kenaikan NTP," jelas Galuh.

Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan HPP untuk Gabah atau Beras pada 19 Maret 2020.

Harga pembelian gabah kering panen (GKP) di tingkat petani menjadi Rp4.200 per kg atau 13,5 persen lebih tinggi dibandingkan HPP sebelumnya. Harga gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan dinaikkan dari Rp4.600 per kg menjadi Rp5.250 per kilogram.

Sementara harga pembelian beras di gudang Perum Bulog dinaikkan dari Rp7.300 per kilogram menjadi Rp8.300 per kilogram.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin menyatakan bahwa penanganan COVID-19 harus betul-betul memikirkan sektor pertanian agar dampaknya tidak mengganggu aktivitas usaha tani ke depannya.

"Saya meminta kepada pemerintah, agar ada pernyataan dan regulasi yang ditetapkan untuk memastikan pendapatan petani yang memadai dengan kepastian harga yang baik tidak diganggu aktivitas impor," katanya.