Meneg BUMN: Harga Gas Terikat Kontrak

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Negara (Meneg) BUMN Sofyan Djalil mengatakan, adanya keinginan para asosiasi Industri di Indonesia agar harga gas bumi diubah dari dolar ke rupiah akan sulit karena terikat dengan kontrak.

"Kalaupun ada rencana untuk melakukan perubahan harga gas yang diinginkan seluruh industri pabrik di tanah air, harus ada pembicaraan teknis antara pemerintah, legislatif dan instansi lainnya," kata Meneg saat menghadiri pertemuan dengan Menteri Perindustrian Fahmi Idris, di Jakarta, Rabu.

Menurut Sofyan, kondisi yang menyebabkan harga gas yang terlalu berat bagi pelaku ekonomi karena adanya konflik kepentingan baik industri dengan industri lainnya maupun antara Pertamina dan pengusaha gas bumi.

Akibatnya, imbasnya kepada para pelaku ekonomi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan bahan baku gas bumi yang nilainya sangat besar.

Akan tetapi, semua permasalahan itu bisa dilakukan dengan baik, dengan harapan semua pihak mau duduk bersama untuk mencari alternatif demi kepentingan nasional.

Ia mengatakan, pembelian gas bumi yang selama ini terikat kontrak dengan nilai dolar, karena pada waktu itu, ada tarik ulur kepentingan politik di dalamnya sehingga begitu akan dilakukan revitalisasi industri pabrik yang membutuhkan bahan gas berpengaruh besar.

Apalagi dengan naiknya nilai dolar terhadap rupiah pada waktu tertentu maka semua industri pabrik yang terikat dengan kontrak akan merasakan berat.

Mengenai sejumlah pabrik industri nasional yang membutuhkan bahan baku gas untuk meminta pengurangan harga, Meneg BUMN mengatakan hal itu masih bisa diupayakan dengan melalui pembicaraan dengan Menteri Keuangan dan Komisi VI DPR-RI.

Terkait pertemuan tersebut, sejumlah pengurus asosiasi pabrik di Industri seperti Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia, Aneka Industri Keramik Indonesia, Asosiasi Pengusaha Industri Karet dan Sarung Tangan dan Asosiasi Pakan Ternak dan sebagainya menginginkan adanya kebijakan baru terhadap gas dan kepastian terhadap pasokan gas dalam negeri.

"Kami mengharapkan agar pemerintah mau melakukan perubahan terhadap harga baru termasuk ketersediaan pasokan gas dalam negeri," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia, Sujais.

Ia mengatakan dengan perubahan harga tersebut, akan membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. (*)