ASN Pemprov Kaltara sisihkan gaji untuk warga terdampak COVID-19

Tarakan (ANTARA) - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyisihkan gaji mereka untuk membantu masyarakat terdampak pembatasan aktivitas akibat wabah virus Corona.

"Perlu Saya sampaikan bahwa 3.877 pegawai Pemprov Kaltara, termasuk guru satuan pendidikan menengah menyisihkan pendapatan bulanan mereka untuk membantu masyarakat trdampak wabah virus Corona," kata Gubernur Kaltara Irianto Lambrie dalam siaran pers yang diterima di Tarakan, Jumat.

Dana yang sudah terhimpun sekitar Rp640 juta. Dana ini disisihkan dari gaji bulan Maret dan April pegawai dengan rincian Rp500 ribu bagi pegawai eselon II, Rp400 ribu eselon III, Rp300 ribu eselon IV, dan staf sebesar Rp100 ribu.

"Selaku gubernur, saya menyumbangkan dua bulan gaji. Terima kasih kepada semua ASN pemprov yang telah menunjukkan kepeduliannya pada masyarakat terdampak pembatasan akibat pandemi COVID-19 ini," kata Irianto.

Menurutnya, ini langkah yang mulia meskipun semua mewaspadai wabah ini, tetapi ikatan sosial harus terus dipelihara, saling tolong menolong, dan menguatkan ikatan tali persaudaraan.

Irianto menginformasikan tahap awal, paket bantuan dari akumulasi gaji pegawai pemprov ini akan disalurkan pada 20 April 2020. Bantuannya paket sembako berupa beras 5 kilogram plus uang tunai.

"Saya menginstruksikan agar lima hari sebelum pembagian, semua sudah siap dan pada saat pembagian bantuan, tidak perlu ada pengumpulan massa. Ikuti semua standar protokol kesehatan," ucapnya.

Bantuan akan disalurkan kepada masyarakat terdampak pembatasan aktivitas yang belum mendapat program bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pekerja mandiri adalah sasaran utamanya, antara lain pedagang sayur, pedagang kecil lainnya, tukang ojek dan buruh angkut.

Banyak juga karyawan hotel yang dirumahkan akibat turunnya okupansi hotel, buruh bangunan dan warung kecil akan diberi bantuan.

"Agar tepat sasaran, Saya meminta organisasi perangkat daerah teknis seperti Disperindagkop, Dinas Sosial, serta Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan melakukan pendataan secara aktif," kata Gubernur.

Penyaluran tahap pertama akan dibagi 2.000 paket. Tahap selanjutnya akan dilaksanakan di pertengahan bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Paket ini akan dibagi secara proporsional ke lima kabupaten/kota.

Irianto meminta semua ASN Pemprov menjalankan aturan bekerja dari rumah (WFH) dengan baik. Bagi ASN yang memanfaatkan situasi ini dengan pulang kampung, akan dijatuhi sanksi berupa pemotongan insentif dan terancam diberhentikan dalam jabatan.

"Bekerja dari rumah bukan berarti libur. Jangan memanfaatkan situasi," katanya.