Jayapura (ANTARA News) - Menjelang Pemilu presiden (Pilpres) 2009 pada Juli mendatang, gambar foto pasangan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) periode lalu, yang biasa dipajang pada ruangan kantor, sekolah atau instansi pemerintahan, termasuk di lingkungan militer seharusnya dicopot.

"Hal tersebut guna tetap mempertahankan netralitas TNI dalam menghadapi Pemilu presiden," ungkap Ketua Tim Sosialisasi Netralitas TNI, Kolonel Inf.Sumardi usai memberikan pemaparan acara Sosialisasi Netralitas TNI Dalam Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2009 di Wilayah Kodam XVII/Cenderawasih di Jayapura, Selasa (19/5).

Pendaftaran tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk pemilu bulan Juli 2009 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), secara tidak langsung menandakan bahwa pertarungan politik untuk merebut kursi RI I dan RI II telah dimulai.

Pemajangan gambar foto pasangan presiden, terutama di sekitar lingkungan militer dapat menjadi preseden buruk bagi kalangan TNI mengingat institusi ini harus bersikap netral dengan tidak memihak pada salah satu kontestan pemilu.

Netralitas TNI diatur dalam Undang-undang No.10/2008 tentang pemilu 2009 dimana TNI tidak menggunakan hak untuk memilih dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Namun demikian, Sumardi belum dapat menyatakan bilamana gambar foto tersebut harus dicopot karena harus menunggu petunjuk dari pusat.

Dalam pemaparan materinya, dia tidak menampik beberapa anggota TNI dan keluarganya yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu legislatif 2009 beberapa waktu lalu.

"Pelanggaran tersebut telah ditangani sesuai dengan prosedur," tandasnya.

Adapun bagi prajurit diserse, menurutnya tidak menutup kemungkinan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis mengingat identitas sebagai anggota TNI masih melekat.

Dia menegaskan, netralitas TNI penting untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu presiden yang jujur dan adil serta bermartabat.

Selain itu, ketidak berpihakan TNI pada salah satu kekuatan politik mana pun bertujuan untuk mempertahankan kesolidan sehingga tidak dipengaruhi kepentingan pihak-pihak tertentu.

"Dengan demikian, TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional tetap terjaga," katanya.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009