"Jika capres atau cawapres berani menargetkan berdirinya bank pembangunan pertanian dalam satu atau dua tahun ke depan, maka itu sungguh merupakan langkah positif untuk mewujudkan keberpihakan pada ekonomi kerakyatan," kata mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, Indonesia perlu mendirikan bank yang secara khusus melayani kaum petani agar petani Indonesia bisa mengakses sumber permodalan secara formal.
Sutrisno Iwantono, yang juga mantan Deputi Menteri Koperasi mengatakan bahwa Indonesia memerlukan bank yang secara khusus melayani kaum petani, seperti yang sudah lama diterapkan Jepang, Korea, Taiwan, Thailand dan Malaysia.
"Dalam hal pembiayaan, petani sangat sulit mengakses sumber permodalan formal karena aturan bank ketat sulit dipenuhi petani. Akibatnya portofolio kredit untuk sektor pertanian sangat kecil kurang dari enam persen. Maka dari itu diperlukan bank untuk pertanian seperti di Jepang, Korea, Taiwan, Thailand dan bahkan Malaysia," katanya.
Ia mengatakan, tidak perlu mendirikan bank baru untuk menangani sektor pertanian.
"Tidak harus mendirikan bank baru. Bank yang ada saja dialih fungsikan untuk itu, maka tidak memerlukan investasi, misalnya BRI. Bank ini sudah sangat pengalaman, dan sejarahnya memang berasal dari bank pertanian. Kantor cabang dan `outlet`-nya sudah tersebar di seluruh penjuru negeri," katanya.
Iwantono mengatakan, petani itu jumlahnya 45 persen dari populasi rakyat Indonesia, tetapi pangsa mereka terhadap produksi nasional kurang dari 14 persen. "Artinya ketimpangan juga terlihat nyata," katanya.
Ia mengatakan, isu mengenai petani selalu ramai dan memuncak setiap menjelang Pilpres, tetapi setelah itu adem ayem
Untuk memperhatikan petani itu sederhana saja, katanya, yakni menjamin sarana produksi pupuk, obat-obatan, benih, irigasi, jalan desa, dan jaminan pasar dan harga.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
