"Meskipun pemerintahan segera berganti, namun pilihan utang tetap akan dilakukan pemerintah dan tidak mungkin dihindari," katanya di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, masalah utang berkaitan erat dengan kemiskinan dan kegiatan perekonomian sehingga secara prinsip utang tidak menjadi persoalan, yang penting bagaimana manajemen cash flow utang dilakukan secara efektif dan tepat guna.
Hafiz menegaskan, berutang tetap dilakukan asal "debt to ratio" atau rasio utang terhadap PDB terus menurun dan struktur utang itu terbukti efektifitas penggunaannya.
"Kita bisa lihat nanti dari defisit akhir 2009. Kalau defisitnya naik, maka secara akumulatif itu menambah utang," katanya.
Oleh karena itu, perlu dicermati bagaimana mencapai target kegiatan prioritas pemerintah, khususnya yang terkait pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut dia, utang yang dilakukan harus mendukung prioritas-prioritas pemerintah terutama dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Pendapat senada disampaikan Sekretaris Menteri Negara PPN/Sestama Bappenas, Syahrial Loetan, yang menyatakan utang bukan hal buruk asalkan mempertimbangkan matang beberapa hal penting seperti pembayaran kembali atau alokasi untuk hal-hal produktif.
Khusus untuk sesuatu yang terkait dengan teknologi dan belum tersedia di dalam negeri, Syahriak menyarankan lebih baik impor ketimbang membayar dengan utang.
"Selain itu, utang harus bebas dari hal-hal bersifat memaksa. Walaupun berutang kita tetap harus dapat mengatur diri sendiri. Dalam praktiknya hampir semua negara berutang," katanya.
Dukungan berutang juga dilontarkan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Erwin Aksa dengan menyatakan utang diperlukan untuk menutupi defisit.
"Namun demikian harus dijaga agar kemampuan APBN untuk membayar tetap aman. Artinya, pemerintah perlu mengukur kemampuan diri dalam mengembalikan utang," katanya. (*)
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
LANJUTKAN !...................