AS-Eropa Tertarik Sistem Ekonomi Syariah

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia, MS Hidayat, mengatakan, setelah krisis ekonomi melanda, Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara di Eropa mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap sistem ekonomi syariah.

"Krisis telah memaksa AS mencari model alternatif. Oktober 2008, saat George W Bush masih menjabat sebagai presiden dan menjelang pelaksanaan Konferensi Tinggi (KTT) G-20 di Washington 15 November 2008, Bush mengirim deputi sekretaris keuangannya Robert M Kimmit mengunjungi Arab Saudi," kata MS Hidayat di Jakarta, Selasa.

Tujuan kunjungan tersebut, lanjutnya, untuk mengkaji efektivitas sistem perbankan syariah. Kedatangan Kimmit ini diberitakan ramai sejumlah media Arab Saudi.

MS Hidayat mengatakan, meski hasil KTT tidak merekomendasikan penerapan sistem ekonomi syariah, sebagai sistem ekonomi dunia, kedatangan tim ekonomi AS itu menunjukkan pengakuan dan ketertarikan negara itu terhadap sistem ekonomi syariah.

Padahal, AS sebelumnya tidak banyak bersikap mengenai perkembangan ekonomi syariah di dunia.

Menurut MS Hidayat, ketertarikan negara Eropa terhadap ekonomi syariah sebetulnya telah terungkap sejak beberapa tahun lalu. Inggris pernah menyatakan siap menjadi pusat keuangan syariah dunia. Pernyataan ini terlontar saat Perdana Menteri Inggris, Gordon Brown masih menjadi menteri keuangan pada 2007.

Berdasarkan laporan international Financial Services London (IFSL), perkembangan industri keuangan syariah di Inggris dalam beberapa tahun terakhir berkembang pesat. Bahkan, negara itu saat ini menjadi negara barat dengan bank syariah terbanyak di dunia karena mendapat dukuangan kuat pemerintah.

Hingga Februari lalu, terdapat lima bank murni syariah dan 17 unit usaha syariah bank konvensional di Inggris seperti HSBC, Barclays, RBS, dan LIoyds Banking Group.

Aset perbankan syariah di negara itu mencapai 18 miliar dolar AS atau melebihi aset bank syariah seperti Pakistan, Banglades, Turki, dan Mesir. Di negara ini, perkembangan bisnis keuangan syariah juga didukung 55 universitas dan lembaga pendidikan yang memiliki pendidikan dan keuangan syariah.

MS Hidayat mengatakan, Prancis juga tertarik mengembangkan sistem keuangan syariah. Desember tahun lalu, Menkeu Prancis, Christine Lagarde, menyebutkan, negaranya bakal membuat penyesuaian peraturan hukum agar Paris menjadi pasar utama keuangan syariah.

Selain itu, kata MS Hidayat, terdapat sejumlah bank syariah yang akan membuka cabang di ibukota negara tersebut. Bahkan Maret lalu, bank sentral Prancis memasukkan isu pengelolaan keuangan syariah dalam forum diskusi.

Ketertarikan Prancis dipicu ketahanan sistem ekonomi syariah dalam menghadapi krisis keuangan global.

Di Asia, katanya, pernyataan ingin menjadi pusat keuangan syariah dunia juga diungkapkan Singapura beberapa beberapa tahun lalu.

"Negara ini telah lama mengamademen sejumlah undang-undang untuk mendukung pengembangan bisnis keuangan syariah. Hal yang sama juga dilakukan Malaysia," kata MS Hidayat.(*)