"Kita semua pada waktu itu tidak ada yang tidak setuju pada pengembangan secara cepat kapasitas dari listrik kita yang sangat dibutuhkan," kata Boediono saat jumpa pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa.
Boediono dalam acara itu didampingi Deputi Gubernur Senior Miranda Goeltom dan sejumlah Deputi Gubernur BI lainnya, seperti Budi Rochadi, Hartadi Sarwono, dan Mulyaman D Hadad.
Sebelumnya, Jusuf Kalla sebagai calon presiden dari Partai Golkar saat berdialog dengan Kadin mengatakan, usulannya untuk pengembangan proyek 10.000 MW pernah ditolak oleh sejumlah menteri, termasuk oleh Boediono yang saat itu menjabat sebagai Menko Perekonomian.
Boediono mengatakan, pada saat itu dirinya tidak pernah menolak proyek itu, namun hanya mensyaratkan agar proyek besar itu dilakukan dengan hitungan yang tepat atau akuntabel.
"`Concern` utamanya dalam masalah seperti itu adalah cepat, tepat tetapi juga akuntable. Istilah akuntabel itu mencakup masalah-masalah yang mengarah pada `good governance` dan sebagainya. Saya kira tidak ada masalah bagi saya apabila itu dipenuhi dan nampaknya juga sudah dipenuhi," katanya.
Soal tudingan dirinya mengusung konsep ekonomi neo liberalisme yang lebih mementingkan kepentingan asing, Boediono mengatakan, perdebatan soal label (cap) neo liberalisme hanya akan menguras energi dan tidak ada pentingnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Saya kira tidak usah kita persoalkan label-label ini, tetapi apapun yang kita laksanakan untuk menjawab kepentingan atau kebutuhan rakyat sehari-hari. Saya kira itu kuncinya di situ," kata Boediono.
Mengenai kelanjutan kerja Bank Indonesia setelah dirinya mundur, Boediono mengatakan, sistem di BI sudah berjalan dengan baik sehingga pengambilan keputusan di bidang moneter dan perbankan sudah berjalan lebih stabil.
"Jadi kalau kosong sementara sudah tidak jadi masalah karena aturannya sudah jelas dan suasananya juga lebih baik," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2009
