Prasetio nilai PSBB paling bijak untuk tangani COVID-19 saat ini

Saya kira PSBB ini menjadi keputusan yang paling bijak

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta mulai Jumat (10/4) adalah paling bijak untuk saat ini.

"Saya kira PSBB ini menjadi keputusan yang paling bijak dari Kementerian Kesehatan untuk Jakarta," kata Prasetio saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

PSBB efektif mulai Jumat (10/4) pukul 00.00 WIB sebagai langkah mengendalikan Virus Corona COVID-19 di Jakarta.

Prasetio menyebut harus dipikirkan langkah eksekusi yang akan dilakukan termasuk mengatasi masalah yang ditimbulkannya seperti kebutuhan ekonomi.

"Sekarang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana penerapannya di Jakarta, khususnya bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Prasetio.

Prasetio mengaku ketika terjun langsung ke lapangan, banyak masyarakat atau warga yang belum mendapat bantuan.

"Sedihnya, mereka tahu dari berita, DKI telah menyiapkan anggaran sebesar lebih dari Rp3 triliun. Ini uangnya mana. Malah ada warga bilang kesusahan penyemprotan disinfektan di RT-nya karena tidak ada bantuan. Akhirnya mereka urunan, yang seperti ini yang kasihan dan perlu bantuan," ucapnya.

Disebutkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ada sekitar Rp3 triliun yang dikucurkan Pemprov DKI Jakarta untuk menangani COVID-19 ini dengan merealokasi anggaran di berbagai pos.

Baca juga: Bingkai itu bernama PSBB

Prasetio sendiri mengaku dirinya tidak mengetahui hal tersebut, dikarenakan belum ada komunikasi sama sekali antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta.

"Kalau belum dikomunikasikan bagaimana saya mau menyetujui anggaran-anggaran apa yang mau direalokasi. Intinya gini, anggaran bantuan itu harus cepat diberikan kepada warga yang membutuhkan. Karena banyak sekali ini yang terimbas," katanya.

Hal itu, kata dia menambahkan, agar tepat sasaran dan pengawasannya juga harus jalan.

"Banyak perangkat wilayah yang digaji APBD, berdayakan itu supaya jalan pengawasannya. Ada RT, RW, LMK, PKK, FKDM, Lurah, Camat, sampai walikota turun, supaya jalan ini bantuan, sasarannya tepat," demikian Prasetio.