Peran otoritas sangat penting di sini agar distribusi barang tidak dibatasi. Pembatasan sebaiknya dilakukan hanya untuk arus orang saja.
Jakarta (ANTARA) - Wabah Virus Corona (COVID-19) membuat keluarga tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia merasa khawatir.
Apalagi jika melihat korban penyakit ini ternyata tidak hanya dialami masyarakat lapisan bawah saja, tetapi juga beberapa petinggi negara dan tokoh masyarakat juga tertular virus ini.
Jakarta sebagai episentrum penyakit ini dengan jumlah kasus terkonfirmasi sampai dengan 8 April 2020 sebanyak 1.706 kasus atau 50 persen lebih dari jumlah kasus nasional.
Kondisi itu membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar
(PSBB).
PSBB ini memang masih satu tingkat di bawah karantina wilayah ("lockdown"), namun sudah membuat pelaku usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terpukul. Sehingga tidak dapat dibayangkan kalau kebijakan "lockdown" (karantina wilayah) ini benar-benar diterapkan seperti di Wuhan China, mengingat Jakarta merupakan Ibu Kota negara dan pusat ekonomi nasional.
"Tawaran" pemerintah melalui PSBB ini memang merupakan jalan terbaik untuk memutus penularan penyakit ini tanpa membuat ekonomi merugi terlalu parah. Namun efektivitas PSBB ini sangat tergantung kepada kesadaran warga masyarakat untuk bersama-sama memutus mata rantai penularan penyakit ini.
Masyarakat dalam hal ini mulai di lapisan bawah sampai dengan kalangan usaha memang harus sama-sama sadar untuk berupaya memutus mata rantai penyakit ini.
Kebijakan menjaga jarak, baik itu jarak sosial (social distancing) maupun fisik (physical distancing) akan berjalan efektif berawal dari diri kita masing-masing.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo mengatakan untuk memberantas penyakit COVID-19 dari muka bumi Indonesia tidak bisa diserahkan kepada pemerintah sepenuhnya tetapi tergantung kepada masyarakat termasuk kalangan dunia usaha.
Baca juga: Gubernur BI sebut kebijakan PSBB bangun kepercayaan pelaku pasar
Seperti diketahui pemerintah saat ini mengalami kesulitan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) lengkap untuk tenaga medis yang notabene merupakan orang-orang yang berada di garis terdepan dalam penanganan COVID-19.
Apalagi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat sebanyak 19 dokter meninggal akibat COVID-19. Belum termasuk mereka yang dinyatakan positif terpapar penyakit ini.
Tenaga medis lainnya seperti perawat, petugas ambulans, petugas pemulasaraan jenazah, bahkan petugas makam juga disebut-sebut menjadi korban setelah merawat pasien COVID-19.
Bantuan berdatangan
Melihat kesulitan yang dialami para tenaga medis ini membuat sejumlah perusahaan tergerak untuk menyerahkan bantuan baik itu berupa APD, vitamin, bahkan perangkat tes cepat (rapid test) untuk menunjang operasional para tenaga medis tersebut.
Seluruh bantuan dari kalangan swasta maupun BUMN itu dikoordinasikan langsung oleh BNPB untuk selanjutnya disalurkan ke daerah-daerah terimbas COVID-19 termasuk tentunya Jakarta yang selama ini menjadi episentrum pandemi virus berbahaya ini.
Salah satu perusahaan yang berkontribusi adalah PT Tempo Scan Pacific Tbk yang memberikan sumbangan berupa APD, alat tes cepat dan produk kesehatan termasuk obat dan vitamin dengan total nilai Rp17,5 miliar yang akan direalisasikan secara bertahap serta ditargetkan tuntas Mei 2020.
Bantuan juga datang dari perusahaan bukan farmasi. Di antaranya dari PT Jakarta International Container Terminal (JICT) berupa mesin disinfektan, masker, APD, dan wastafel portabel yang diserahkan untuk tenaga kesehatan dan masyarakat yang disalurkan langsung ke sejumlah Puskesmas di Jakarta.
Pada umumnya bantuan yang diberikan berupa obat-obatan dan vitamin yang memang dibutuhkan untuk menangkal penyakit ini. Penyakit ini memang belum ada obat dan vaksinnya, namun hanya dapat disembuhkan melalui peningkatan imun tubuh dari penderita.
Hal ini yang membuat bantuan terhadap COVID-19 berupa vitamin dan suplemen, bahkan juga ada produk jamu tujuannya agar penderita dapat segera membentuk imun untuk mematikan COVID-19 dari tubuhnya sendiri.
Baca juga: Sejumlah fasilitas umum di Jakarta mulai sepi jelang PSBB
Bantuan berupa obat-obatan lebih ditujukan untuk mengurangi efek yang ditimbulkan COVID-19 seperti obat pereda demam, batuk, pilek, radang tenggorokan dan sebagainya yang membutuhkan volume banyak mengingat jumlah penderita yang terus bertambah dalam waktu singkat.
Seperti diungkap Presiden Direktur PT Tempo Scan Pacific Tbk, Handojo S. Muljadi kalau pihaknya akan berusaha sekuat tenaga memberikan dukungan terhadap kalangan medis dengan sumber dana dari perusahaan dan juga dengan menghimpun dana dari karyawan perusahaan.
Ketersediaan pangan
Dalam kebijakan PSBB itu masih banyak sektor yang tetap beroperasi penuh (tidak dibatasi) salah satunya sektor pangan.
Sektor ini memegang peranan penting seiring dengan kebijakan jaga jarak sosial (social distancing) atau larangan
berkumpul membuat sejumlah pengusaha makanan terpaksa menutup aktivitasnya untuk sementara
waktu atau hanya menerima layanan daring.
Ditambah dengan kebijakan kerja di rumah dan belajar di rumah membuat banyak ibu rumah tangga yang memasak lebih banyak dari biasanya. Tentunya ini membutuhkan pasokan bahan makanan lebih banyak dari biasanya.
Peran otoritas sangat penting di sini agar distribusi barang tidak dibatasi. Pembatasan sebaiknya dilakukan hanya untuk arus orang saja.
Saat ini sejumlah pedagang bahan makanan di pasar seperti sayuran dan buah-buahan mengeluhkan pasokan yang tersendat. Ada yang menyebut masih ada otoritas di daerah yang belum paham mengenai PSBB sehingga melakukan pemeriksaan di jalan sehingga membuat distribusi terhambat.
Ketua Ikatan Pengusaha Cargo Nusantara (IPCN), Benny Syarifuddin mengingatkan PSBB bisa dilaksanakan namun harus dipastikan arus barang lancar tanpa hambatan agar ekonomi tetap bergerak.
Pembatasan untuk pergerakan orang mutlak dilakukan, tetapi untuk pergerakan barang seharusnya tidak ada batasan dan hambatan, apalagi untuk kebutuhan sehari-hari seperti sembilan kebutuhan pokok (sembako).
Benny menilai apabila daerah telanjur melakukan pembatasan arus barang secara ekstrem justru akan kontraproduktif di lapangan.
Penularan melalui barang sangat sulit terjadi apalagi kalau prosedur operasional standar (SOP) atau protokol pencegahan virus corona ini diikuti. Penularan justru lebih banyak terjadi antar manusia sehingga PSBB ini lebih difokuskan kepada pergerakan orang saja.
Keleluasaan dalam mengirim barang selama masa PSBB juga disampaikan Managing Director PT East West Seed Indonesia (Ewindo) Glenn Pardede selaku produsen benih sayuran di Indonesia.
Baca juga: DKI jamin stok pangan aman selama PSBB
Dia berharap pasokan benih ke petani tetap terjamin untuk memberikan kepastian bahan pangan terutama ke kota-kota besar seperti Jakarta yang sudah menerapkan PSBB ini.
Glenn memastikan pihaknya sudah memberikan sosialisasi melalui tenaga penyuluh lapangan kepada petani-petani yang selama ini menjadi mitra bagaimana memproduksi tanaman baik itu cabai, bawang merah, tomat, dan lain sebagainya secara aman.
Dengan jaminan keamanan distribusi barang apapun bentuknya maka selama masa PSBB ini tidak akan menyulitkan masyarakat.
Jika hal-hal di atas berjalan sesuai rencana, agaknya masyarakat berharap tetap aman di rumah sampai masa PSBB ini berakhir.
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2020
