Presiden: Polri luncurkan program keselamatan untuk latih pengemudi

Presiden: Targetnya adalah 197.000 pengemudi taksi, supir bus atau truk dan kernet yang akan diberikan insentif Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyatakan Polri akan meluncurkan bantuan sosial yang dipadukan dengan pelatihan bagi para pengemudi dan kernet yang terdampak COVID-19.

"Polri akan melaksanakan program keselamatan, ini seperti program Kartu Pra Kerja, namanya Program Keselamatan oleh Polri yang mengombinasikan bantuan sosial dan pelatihan," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.

Program itu rencananya akan berlangsung selama 3 bulan.

"Targetnya adalah 197.000 pengemudi taksi, supir bus atau truk dan kernet yang akan diberikan insentif Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan, anggaran yang disiapkan untuk ini adalah sebesar Rp360 miliar," tambah Presiden.

Program dari Polri itu melengkapi berbagai program jaring pengaman sosial yang sudah disampaikan Presiden seperti pertama, Program Keluarga Harapan yang akan diberikan kepada 10 juta keluarga penerima dengan jumlahnya total anggarannya Rp37,4 triliun.

Kedua, Kartu Sembako yang diberikan kepada 20 juta penerima dengan per orang diberikan Rp200 ribu per bulan dan total anggarannya adalah Rp43,6 triliun.

Ketiga, Kartu Pra Kejra yang ditujukan bagi 5,6 juta orang untuk mendapat insentif pascapelatihan sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan dengan anggaran yang disiapkan adalah Rp20 triliun.

Keempat, pembebasan tarif listrik 450 KVA bagi 24 juta pelanggan dan diskon 50 persen tarif listrik untuk 900 KVA bagi 7 juta pelanggan dengan anggaran yang disiapkan Rp3,5 triliun.

Kelima, Program Padat Karya Tunai di berbagai kementerian yang total anggarannya Rp16,9 triliun. Contohnya di Kementerian Desa dengan program Padat Karya Tunai Desa dengan target 59.000 tenaga kerja, Kementerian PUPR dengan Program Padat Karya Tunai dengan target adalah 530.000 tenaga kerja dengan anggaran Rp10,2 triliun serta program sejenis di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perhubungan.

Keenam, bantuan khusus bahan pokok (sembako) dari pemerintah pusat bagi masyarakat di DKI Jakarta untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK (kepala keluarga) dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dengan anggaran yang dialokasikan Rp2,2 triliun.

Pengemudi ojek daring menerima bantuan sembako dari Presiden Joko Widodo di Terminal Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/4/2020). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/nz (ARIF FIRMANSYAH/ARIF FIRMANSYAH)

Ketujuh, bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576.000 KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran Rp1 triliun.

Kedelapan, bagi masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bansos sembako dengan nilai Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp16,2 triliun.

Kesembilan, sebagian dana desa juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial di desa dengan mengalokasikan kepada 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran yang disisapkan adalah Rp21 triliun.

"Pemerintah akan terus berupaya untuk menyisir kembali anggaran-anggaran yang tersedia untuk menambah lagi bantuan sosial, memperluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya," tegas Presiden.

Hingga Kamis (9/4), jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 3.293 kasus dengan 252 orang dinyatakan sembuh dan 280 orang meninggal dunia.

Kasus positif COVID-19 ini sudah menyebar di 32 provinsi di Indonesia dengan daerah terbanyak positif berturut-turut yaitu DKI Jakarta (1.706), Jawa Barat (376), Jawa Timur (223), Banten (218), Jawa Tengah (144), Sulawesi Selatan (138), Bali (63), Sumatera Utara (59), Yogyakarta (41), Papua (38), Kalimantan Timur (32) dan provinsi lainnya.