DPR minta Bulog pastikan stabilitas harga beras di tengah COVID-19

Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan meminta Bulog memastikan stabilitas harga beras di tengah penyebaran wabah virus Corona jenis baru atau COVID-19.

"Ada tiga pilar yang harus diperankan Bulog secara maksimal pada kondisi saat ini, yakni pilar ketersediaan pangan dengan melaksanakan kebijakan pembelian pangan, pilar keterjangkauan dengan cara pemerataan stok nasional dan pilar stabilitas yang dilakukan dengan menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan konsumen," kata Johan Rosihan saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Perum Bulog secara virtual dari Mataram, Kamis.

Dikesempatan itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 Pulau Sumbawa itu menyampaikan agar Bulog segera meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Terutama menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga pangan pokok dalam situasi pandemic wabah COVID-19 saat ini.
Baca juga: Hadapi Covid-19, DPR apresiasi Bulog jaga stok beras

"Peran Bulog sangat strategis dalam menjaga agar stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) selalu mencukupi dan berada dalam rentang 1-1,5 juta ton," ucapnya.

Johan menyebutkan, bahwa secara keseluruhan stok awal beras tahun 2020 sebesar 4,51 juta ton, dan perkiraan produksi beras nasional sampai April 2020 sebesar 4,95 juta ton, serta diperkirakan kebutuhan beras per bulan adalah 2,5 juta ton.

Untuk itu, Johan mengingatkan Bulog agar segera menyiapkan berapa ton target pengadaan beras dalam negeri untuk menyerap hasil panen petani bulan April 2020 ini untuk penyediaan stok serta kebijakan penyalurannya dalam situasi wabah Covid-19 ini.

"Sejak 2019 Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan sistem penggantian dalam rangka menjaga stok CBP berada pada 1-1,5 juta ton, CBP ini dapat digunakan untuk bantuan social dalam penanganan pandemic wabah Covid-19," katanya.

Tak hanya itu, legislator dari PKS tersebut juga menekankan agar Bulog segera mengambil langkah sistematis pengelolaan CBP khusus untuk penanggulangan dampak wabah COVID-19 dari Bulog.

Karena menurut dia telah dianggarkan melalui Perppu No. 1/2020 tentang dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok sebesar Rp25 Triliun, serta kartu sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima.

Kemudian Johan juga menekankan bahwa hal yang perlu diantisipasi adalah gejolak harga pangan pada masa pandemi covid-19 ini, sehingga diperlukan operasi stabilisasi harga pangan dan ketersediaan pasokan.

"Gejolak harga pangan, khususnya beras terjadi akibat peningkatan harga beras di konsumen mencapai 5% atau lebih terhadap HET yang berlangsung. Bulog untuk segera melaksanakan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pada saat kondisi darurat wabah Covid-19 ini," tegas Johan.

Lebih jauh, Johan juga mempertanyakan terkait posisi persediaan beras dan logistik lainnya serta sebarannya di seluruh provinsi di Indonesia hari ini untuk mendukung ketahanan pangan dalam masa pandemic COVID-19.

Termasuk pula, tentang rencana penyaluran PSO dalam situasi wabah COVID-19 sekarang ini. Terutama kata dia, tentang kapasitas penyaluran untuk penanganan bencana pandemi, dan penyaluran bansos rastra.

"Semoga Bulog memperbaiki kinerjanya demi Ketahanan Pangan kita dalam situasi pandemi wabah COVID-19," katanya.