Fraksi Golkar DPRD se-Bali siap potong gaji 75 persen untuk COVID-19

Denpasar (ANTARA) - Ketua DPD Partai Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry mewajibkan seluruh anggota DPRD kabupaten/kota dan Provinsi Bali dari Fraksi Golkar menyisihkan 75 persen gajinya untuk penanganan pandemi COVID-19 di Pulau Dewata.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Bali I Nyoman Sugawa Korry saat dikonfirmasi di Bali, Kamis, mengatakan dana sebesar 75 persen dari gaji anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi ini digunakan khusus untuk gerakan pencegahan COVID-19 dalam waktu tiga bulan ke depan.

"Selama tiga bulan ke depan, mulai bulan Mei hingga Juli gaji anggota DPRD Fraksi Golkar se-Bali akan digunakan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19," katanya.

Untuk memastikan penyaluran, kata Sugawa Korry, pelaporan dana dari gaji anggota DPRD itu, DPD Golkar Bali menginstruksikan dana tersebut digunakan secara langsung di lapangan untuk membantu pengadaan alat pelindung diri (APD) atau keperluan lain terkait pencegahan COVID- 19 di masing-masing kabupaten/kota se-Bali.

Sebelum instruksi ini dijalankan, politikus senior Partai Golkar Bali ini terlebih dahulu melaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait langkah yang diambil untuk mewajibkan seluruh Fraksi Golkar di kabupaten/kota dan provinsi menyisihkan 75 persen gajinya dalam rangka membatu penanganan COVID-19, dan usulan ini pun disetujui.

Dalam penanganan COVID- 19 di daerah, kata Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua DPRD Bali itu mengatakan pihaknya menginstruksikan agar secara langsung melakukan aksi ke lapangan tanpa menyetor gaji tersebut ke DPD, pengawasan dilakukan dengan melaporkan kegiatan yang dilakukan dan memberi laporan kepada DPD di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi.

Sementara Koordinator Wilayah (Korwil) daerah NTB, NTT, dan Bali, Gde Sumarjaya Linggih mengapresiasi langkah DPD Golkar Bali yang secara gotong-royong, bersinergi dalam penanganan pandemi COVID-19.

"Kita terus gelorakan langkah ini, karena ini merupakan kerja politik. Kalau kerja politik itu ada yang namanya pemberdayaan, edukasi, mengungkapkan ide-ide baru, respons terhadap kebijakan, termasuk kerja sosial," jelasnya.

DPR RI Fraksi Golkar ini juga sudah mengamati langkah dan gerakan yang sudah dilakukan Golkar Bali melalui media sosial yang terus dipantau perkembangannya, bahkan direspons sebelum ada petunjuk dari pusat.

"Ini membanggakan bagi saya, karena sudah respons dan sudah melaksanakan kerja politik, berupa kerja sosial yang patut digelorakan dan mengedukasi masyarakat. Masyarakat selama ini masih ragu, apakah ini benar musibah atau wabah. Untuk itu kita yakinkan karena wabah ini sudah menyebar di dunia dan seperti kita lihat, semua negara semangat dan mengerahkan tenaganya untuk melawan pandemi COVID-19," katanya.

Gde Sumarjaya Linggih yang akrab dipanggil Demer mengatakan pemerintah pusat juga sudah melakukan penanganan terhadap wabah ini, bahkan dana desa pun disiapkan dan dibuatkan regulasinya melalui Inpres nomor 4 tahun 2020 dipakai untuk kepentingan menanggulangi wabah ini.

Selain itu, lanjut Demer, Kementerian Keuangan juga telah mengubah Dana Alokasi Khusus (DAK), selain kesehatan dan pendidikan. Pemerintah Pusat sudah menaruh perhatian begitu besar dan melakukan kekuatan yang besar dari anggaran yang ada untuk menanggulangi wabah ini.

"Kita tahu bahwa teman-teman di DPD telah melakukan kunjungan dan memberikan bantuan kepada petugas medis," ujarnya.

Selain itu, kata dia, ia juga mengajak jajarannya untuk turun ke puskesmas-puskesmas, setelah itu turun ke masyarakat dan pemberdayaan bagi yang terdampak.

"Tahapan-tahapannya demikian, kami dari DPP Golkar akan terus berkoordinasi untuk mendapat informasi baru dan layanan terbaru untuk disampaikan kepada jajarannya di provinsi, kabupaten hingga tingkat desa. Mudah-mudah kita bisa menanggulangi, memperkecil, meminimalisasi dampak COVID-19 di Bali," katanya.